BATAM TERKINI

Jika BP Batam Dilebur Pemko, Masyarakat Tetap Harus Bayar UWTO? Begini Penjelasan Lukita

Peleburan BP Batam dan Pemko Batam sudah di depan mata. Lantas, bagaimana dengan kebijakan pembayaaran UWTO lahan yang selama ini sudah berlaku?

Jika BP Batam Dilebur Pemko, Masyarakat Tetap Harus Bayar UWTO? Begini Penjelasan Lukita
ISTIMEWA
Kepala BP Batam Lukita Dinarsyah Tuwo memperoleh penghargaan Indonesia Awards 2018 yang diselenggarakan iNews TV di iNews Tower, MNC Centre, Jakarta, Kamis, (15/11) malam. 

TRIBUNBATAM.id, BATAM - Rencana perubahan internal yang terjadi di tubuh Badan Pengusahaan (BP) Batam, dengan menjadikan Wali Kota ex-officio Kepala BP Batam tak serta merta menghapuskan Uang Wajib Tahunan (UWT) atas lahan di Batam.

Kepala BP Batam, Lukita Dinarsyah Tuwo mengatakan, sebelum bergulirnya keputusan rapat terbatas di Istana Negara itu, sebenarnya mereka sudah pernah menyampaikan keinginan untuk pembebasan UWT untuk lahan permukiman.

Hal tersebut dipaparkan dalam pertemuan di Jakarta, beberapa waktu lalu.

"Ada keinginan untuk pembebasan UWT lahan permukiman. Kalau lahan komersial, tidak. Tapi kita harus lihat dari sisi strata-stratanya," kata Lukita, Jumat (28/12).

Hal ini juga berkaitan dengan masalah keadilan dan kebutuhan di BP Batam sendiri.

Baca: VIRAL! Setelah 197 Hari di Luar Angkasa, Astronot NASA Harus Latihan Jalan Lagi. Lihat Videonya!

Baca: Tak Terbukti Terlibat Kasus Penyelundupan 1,3 Ton Sabu, Status Cekal Hazard Rochaizard Dicabut

Baca: WARNING BMKG - Termasuk di Kepri, Ini Daftar Perairan yang Terancam Gelombang Hingga 4 Meter

Baca: Pelatih Persib Bandung Miljan Radovic Sapa Bobotoh, Janjikan Juara untuk Maung Bandung

Baca: Jurnalis Metro TV Rifai Pamone Meninggal, Sahabat: Lo Nggak Pernah Dendam

Seperti diketahui, lahan di Batam sebagian besarnya merupakan tanah negara, dan Hak Pengelolaan Lahan (HPL)nya dikelola BP Batam.

Ada ketentuan yang menyatakan, dipungutnya UWT itu tidak lain untuk membiayai pembangunan infrastruktur di Batam. Termasuk juga untuk operasional di BP Batam.

"Bahwa ada usulan untuk pembebasan UWT, kita sudah sampaikan. Bicara permukiman, ada rumah sederhana dan level tertentu yang memang bisa dipertimbangkan. Tapi harus dapat persetujuan dari Dewan Kawasan (DK) dan Menteri Keuangan," ujarnya.

Dari BP Batam sudah punya catatan untuk angka-angka luasan tanah yang bisa dipertimbangkan untuk pembebasan UWT, termasuk potensi kehilangan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)nya. Prinsipnya BP Batam sudah punya kajian ke arah itu.

"Kalau pada rumah luasan 100 meter ke bawah berapa. Tapi masalah sampai level berapa ini juga jadi pertanyaan untuk keadilannya. Kalau rumah-rumah mewah, apa perlu uang sewanya dinihilkan?," kata Lukita.

Halaman
12
Penulis: Dewi Haryati
Editor: Tri Indaryani
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved