BATAM TERKINI

Jika BP Batam Dilebur Pemko, Masyarakat Tetap Harus Bayar UWTO? Begini Penjelasan Lukita

Peleburan BP Batam dan Pemko Batam sudah di depan mata. Lantas, bagaimana dengan kebijakan pembayaaran UWTO lahan yang selama ini sudah berlaku?

Jika BP Batam Dilebur Pemko, Masyarakat Tetap Harus Bayar UWTO? Begini Penjelasan Lukita
ISTIMEWA
Kepala BP Batam Lukita Dinarsyah Tuwo memperoleh penghargaan Indonesia Awards 2018 yang diselenggarakan iNews TV di iNews Tower, MNC Centre, Jakarta, Kamis, (15/11) malam. 

Deputi Bidang Pengusahaan Sarana Usaha BP Batam, Dwianto Eko Winaryo menambahkan, kebijakan BP Batam memungut UWT atas lahan di Batam selama ini, tertuang dalam beberapa peraturan perundangan-undangan.

Baik itu Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Peraturan Menteri Keuangan (PMK), kemudian diturunkan lagi ke dalam Peraturan Kepala (Perka).

Dan semua peraturan itu mulai dari Kepres No.41 Tahun 1973 yang memberikan kewenangan Otorita Batam (sebelum BP Batam) menarik UWT, saat ini masih berlaku.

"Apakah kemungkinan UWT itu dihentikan atau tidak, terus terang kami hanya menjalankan aturan. Di PMK ada tarif yang harus ditetapkan, range-nya sekian, ada suratnya. Kenaikannya 100 sampai 150 persen. Itu yang kami ubah dari Perka No.9 Tahun 2017 menjadi Perka No.1 Tahun 2018. Malah di perka baru ini, tarif untuk perumahan turun," kata Dwi.

Ia melanjutkan, kewenangan untuk menghentikan atau tetap melanjutkan pungutan UWT, keputusan akhirnya tetap berada di DK.

"Jadi kewenangannya bukan di kami. Jika nanti kepala yang menggantikan kepala BP sekarang mengambil kebijakan itu (pembebasan UWT), harus diputuskan dalam Dewan Kawasan. Ada 11 instansi vertikal pemerintah. Termasuk Menteri Keuangan, BPN (Badan Pertanahan Nasional), dan lainnya," ujarnya. (wie)

Penulis: Dewi Haryati
Editor: Tri Indaryani
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved