BATAM TERKINI

Bukan Minta Jabatan, Ternyata Ini Permintaan Rudi Pada Jokowi Soal Nasib Warga Batam. Terkait UWTO

Walikota Batam, Rudi membantah dirinya merupakan sosok yang haus kekuasaan. Ini permintaan Rudi saat bertemu Presiden Jokowi terkait nasib Batam

Bukan Minta Jabatan, Ternyata Ini Permintaan Rudi Pada Jokowi Soal Nasib Warga Batam. Terkait UWTO
TRIBUNBATAM/ENDRA KAPUTRA
Walikota Batam HM Rudi 

TRIBUNBATAM.id, BATAM - Walikota Batam, Rudi membantah dirinya merupakan sosok yang haus kekuasaan. Dia mengaku tak pernah minta jabatan sebagai Ex-Officio Kepala BP Batam yang kedepannya bakal dilebur menjadi satu dengan Pemko Batam.

Pernyataan itu disampaikan di hadapan ibu-ibu yang hadir dalam peringatan hari ibu ke-90 tahun tingkat Kota Batam.

"Saya tak pernah minta jadi Kepala BP. Yang saya minta, rakyat saya masih menyewa tanah ke negara, dan HPL (hak pengelolaan lahan) nya berada di BP. Tolong diselesaikan. Berikan mereka hak sebagai seorang warga negara, tinggal di tanah negaranya sendiri," ujarnya.

"Pak bantulah rakyat Batam, yang juga rakyat Indonesia. Makanya dibagilah kewenangan itu dengan KEK (kawasan ekonomi khusus). BP kembali ke tujuan awalnya untuk investasi, pemerintahan ke Pemko. Lahan juga dibagi, untuk perumahan di Pemko," sambung Rudi.

Baca: Sebut Bakal Dilantik Januari, Rudi : Saya Tak Pernah Minta Jadi Kepala BP Batam

Baca: TERJAWAB! Nisan Makam Bani Seventeen Sempat Dikabarkan Hilang, Ternyata Ini yang Terjadi

Baca: Kunjungi Kapolresta Barelang, Kapolda Kepri Gowes Sepeda Dari Mapolda Kepri di Nongsa

Baca: Susah Tak Ada Kendaraan, Korban Curanmor Datangi Polsek Izin Pinjam Pakai Motor

Ia mengklaim yang dilakukannya itu, bukan untuk mencari kekuasaan. Tetapi ingin menyelamatkan masyarakat Batam untuk generasi yang akan datang.

Dalam kesempatan itu, Rudi mengulas sejarah munculnya pungutan Uang Wajib Tahunan (UWT) atas lahan di Batam.

"Kalau dulu tahun 1973 Otorita Batam (OB) didirikan, betul butuh uang untuk bangun Kota Batam. Saat itu Batam hanya tingkat kelurahan, kecamatannya di Belakangpadang. Batam tak ada sumber untuk OB berkembang," ceritanya.

Makanya, Rudi menilai wajar saat itu OB di kepemimpinan BJ Habibie menerapkan pungutan UWT atas sewa lahan di Batam. Tujuannya untuk biaya operasional pembangunan Batam.

"Tapi perlu diketahui juga Undang-Undang Otonomi Daerah sudah terbit, sudah ada pemerintah di Batam dan rakyat Batam juga sudah banyak. Untuk operasional dari pemerintah sudah cukup," ujar Rudi.

Karena itu, ia menilai, pungutan UWT atas sewa lahan di Batam ini, sudah selayaknya dihentikan.

Dalam kesempatan tersebut, Rudi juga mengungkapkan jika dirinya akan dilantik sebagai Ex-Officio Kepala BP Batam Januari mendatang.

"Kalau nanti Allah mengizinkan, dilantik segera Januari ini. Tugas saya yang paling berat adalah seluruh perizinan tak boleh hitungan hari lagi. Hitungan jam harus selesai," ujarnya.

Jika hal ini bisa dilakukan, maka akan sukses. Sebaliknya, jika tidak, akan menjadi bencana. Rudi sudah terbayang akan tugasnya ke depan.

"Kalau hitungan jam selesai, bayangkan berapa banyak yang harus kita amputasi biar bisa jalan," kata Rudi. (wie)

Penulis: Dewi Haryati
Editor: Tri Indaryani
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved