Pemilu 2019

KPU Batam Terima LPSDK dari Parpol, PKS Jadi Partai Penerima Sumbangan Dana Kampanye Terbesar

Laporan LPSDK ini wajib dilakukan oleh Parpol dan tim kampanye daerah Pasangan Calon (Paslon) Presiden sesuai dengan aturan PKPU Nomor 34 tahun 2018.

KPU Batam Terima LPSDK dari Parpol, PKS Jadi Partai Penerima Sumbangan Dana Kampanye Terbesar
TRIBUNBATAM.id/ALFANDI SIMAMORA
KPU Batam Terima LPSDK Parpol 

TRIBUNBATAM.id, BATAM - Komisi Pemilihan Umum(KPU) Kota Batam telah menerima Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) dari 16 Partai Politik (Parpol) untuk Pemilu Umum (Pemilu) tahun 2019, Rabu (02/01/2019) kemarin.

Laporan LPSDK ini wajib dilakukan oleh Parpol dan tim kampanye daerah Pasangan Calon (Paslon) Presiden sesuai dengan aturan PKPU Nomor 34 tahun 2018.

Dimana sesuai dengan aturan, peserta Pemilu wajib menyerahkan penerimaan sumbangan dana kampanye, sejak penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) hingga 1 Januari 2019 kepada KPU.

"Jadi pada kegiatan LPSDK yang digelar Rabu kemarin mulai pukul 08.00 WIB sampai 18.00 WIB. Sebanyak 16 Parpol dan tim Paslon Presiden sudah menyerahkan LPSDL ke KPU Batam," Kata Ketua KPU Kota Batam Syahrul Huda, Kamis (03/01/2019).

Baca: KPU Lantik 24 Anggota Anggota PPK Tambahan untuk Tingkat Kota Batam. Ini Nama-namanya

Baca: Jelang Pemilu 2019, KPU Batam Tambah 24 Anggota PPK

Baca: KPU Batam Catat Ada 288 Pemilih dari Penyandang Disabilitas Bisa Ikut Pemilu 2019

Baca: KPU Sebut Pemilih Terbanyak di Batam Ada di Kecamatan Sagulung Yakni 115.144 Pemilih

Syahrul mengungkapkan, bahwa pada penyerahan LPSDK yang di gelar Rabu lalu itu ada beberapa Parpol yang tidak memiliki dana LPSDK. Diantaranya Golkar, Gerindra, PSI, Nasdem, Berkarya, PKPI, PKB, Hanura dan PPP.

"Selebihnya, dana LPSDK-nya ada yang diberikan Parpol, baik berupa jasa dan tunai," terangnya.

Syahrul menjelaskan, bahwa LPSDK berupa jasa itu maksudnya adalah berupa gedung yang di gunakan Parpol pada tahapan Pemilu 2019 dan lainya.

"Kalau terkait dana LPSDK yang di lapor Parpol, ada juga tidak menyerahkan dana serta kosong, tidak akan di berikan sanksi tegas. Memang hukumnya wajib, tapi tidak ada sanksi, hanya untuk kepatuhan. Kalau tidak menyertakan, berarti tidak patuh," tuturnya.

Adapun Parpol yang memiliki dana LPSDK dan menyerahkan laporan ke KPU pada Rabu(2/1/2019) masing-masing PAN Rp 13.500.000, PKS Rp 360 juta, PDIP Rp 66 juta.

Selanjutnya, Perindo Rp 48.500.000 bersama dana berupa jasa Rp 35 juta (gedung dan lainnya).

"Berikutnya, Gerinda Rp 107.813.000 (jasa), PBB Rp 21.500.000 dan Demokrat Rp 2.600.000,"jelasnya.(als)

Penulis: Alfandi Simamora
Editor: Zabur Anjasfianto
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved