PELIMPAHAN KEWENANGAN BP BATAM

Sempat Tertunda, Rapat Pembahasan Regulasi Ex-officio Kepala BP Batam Digelar Sore Ini

Rapat pembahasan regulasi jabatan Kepala BP Batam ex-officio Walikota Batam digelar Senin (07/01/2018) sore ini.

Sempat Tertunda, Rapat Pembahasan Regulasi Ex-officio Kepala BP Batam Digelar Sore Ini
tribunbatam.id
Rapat pembahasan regulasi tentang BP Batam di Kantor Kemenko Bidang Perekonomian, Senin (07/01/2019). 

TRIBUNBATAM.id, BATAM - Setelah tertunda karena kesibukan para menteri, rapat pembahasan regulasi jabatan Kepala BP Batam ex-officio Walikota Batam digelar Senin (07/01/2018) sore ini.

Rapat digelar di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta. Dari informasi yang diperoleh Tribunbatam.id, rapat kali ini dihadiri antara lain Gubernur Kepri, Nurdin Basirun, Ketua DPRD Provinsi Kepri, Jumaga Nadeak, Anggota Tim Teknis Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Taba Iskandar, dan lain-lain.

Sedangkan dari pusat hadir sejumlah menteri terkait. Sekitar pukul 16.00 WIB rapat baru dimulai. Mengenai hasil, belum diketahui.

Baca: Terkait Peleburan BP Batam dan Pemko, Ketua DPRD Batam: Masak Aturan Berubah Tiap Tahun

Baca: Kini Lebih Mudah dan Cepat. BP Batam Ungkap Terobosan Terkait Urus Izin Fatwa Planologi

Baca: VIDEO - Seorang Tahanan Lompat Pagar dan Nyaris Kabur dari Pengadilan Negeri Batam

Diketahui rencana pembahasan regulasi jabatan Kepala BP Batam ex-officio Wali Kota Batam batal dilangsungkan pada, Jumat (4/1/2019). Namun agenda itu dibatalkan karena sejumlah menteri sibuk sehingga bertabrakan waktunya.

Agenda rapat diundur pada Senin ini untuk menyesuaikan dengan jadwal menteri-menteri terkait.

"Diundur ke Senin (7/1/2019) mendatang jam 4 sore. Karena waktunya tak terkejar dengan jadwal mereka. Materi memang belum disampaikan, intinya rapat setingkat menteri anggota dewan kawasan," ujar Taba kepada Tribun.

Diakuinya rapat regulasi ini yang diundang dari daerah yaitu Gubernur Kepri, Nurdin Basirun, Ketua DPRD Provinsi Kepri, Jumaga Nadeak, dan Wali Kota Batam HM Rudi.

Dikatakan Taba Iskandar dalam rapat ini hanya pembahasan tentang regulasi ex-officio untuk menghilangkan dualisme. Pembahasan regulasi itu hingga kini belum tuntas.

Taba juga meluruskan pemberitaan yang berkembang terkait posisi rangkap jabatan wali kota sebagai kepala BP Batam.

Dia menegaskan, tidak ada peleburan antara BP Batam dengan Pemko Batam karena posisi rangkap jabatan itu nantinya. Dikatakan semuanya masih berjalan seperti biasa.

Halaman
123
Penulis: Purwoko
Editor: Purwoko
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved