Struktur Baru BP Batam - Kepala BP Batam Edy Putra Irawady Bakal Dibantu Dua Deputi

Kepala BP Batam Edy Putra Irawady akan dibantu dua orang deputi. Anggota Deputi I dijabat Pak Purianto dan Deputi III, Pak Dwiyanto Eko Winaryo

Struktur Baru BP Batam - Kepala BP Batam Edy Putra Irawady Bakal Dibantu Dua Deputi
kontan
Edy Putra Irawady menjabat Kepala BP Batam menggantikan Lukita Dinarsyah Tuwo

TRIBUNBATAM.id, BATAM - Pelantikan Kepala BP Batam yang baru, Edy Putra Irawady menggantikan pejabat lama Lukita Dinarsyah Tuwo, mengakhiri polemik berkepanjangan yang berkembang selama ini.

Pro kontra kepala BP Batam ex-officio Walikota Batam mengemuka menyusul pengumuman Menko Perekonomian Darmin Nasution dalam rapat terbatas awal Desember lalu.

Kini setelah pelantikan kepala BP Batam yang baru, tim kecil baik dari Kepri maupun dari pusat masih akan menggodok mengenai regulasi ataupun Peraturan Pemerintah (PP) yang dianggap sebagai biang munculnya dualisme kewenangan di Batam.

Anggota Tim Teknis Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Taba Iskandar mengakui sesuai keputusan yang bahwa regulasi jabatan Kepala BP Batam ex-officio Wali Kota Batam tetap akan dilaksanakan ke depan.

Strukturnya tetap akan dibahas, tetapi gambarannya adalah 4 orang wakil dan 2 orang deputi.

"Sebelum Wali Kota Batam diangkat, maka diangkat dulu PLT (Pelaksana Tugas),” kata Taba.

Struktur organisasinya Kepala BP Batam Edy Putra Irawady akan dibantu dua orang deputi. Anggota Deputi I dijabat Pak Purwiaynto dan Deputi III, Pak Dwiyanto Eko Winaryo," ujar Taba kepada Tribunbatam, Senin (7/1/2019).

Dijelaskan, ketiga pejabat tersebut menjalankan tugas sejak dilantik, Senin (7/1/2019) di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta.

Baca: Kepala BP Batam Edy Putra Irawady Sampai Kapan Menjabat? Inilah Penjelasannya

Baca: Edy Putra Irawady Jabat Kepala BP Batam Gantikan Lukita Dinarsyah Tuwo

Baca: Profil Kepala BP Batam Edy Putra Irawady, Berjiwa Seni dan Lulusan Amerika

Segala tugas dan wewenang sudah dikerjakan oleh Edy Putra Irawady. Ia sebelumnya menjabat staf ahli Menteri Perekonomian.

"Untuk regulasi ex-officio selambat-lambatnya akan diterbitkan 30 April 2019 mendatang. Berdasarkan revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 tahun 2007," katanya.

Rapat ini dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution. Dihadiri Menteri Koordinator Perekonomian, Sri Mulyani Indrawati, Menteri Dalam Negeri, Wiranto, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna Laoly, Menteri Perdagangan, Enggartiasto Lukita, Gubernur Kepri, Nurdin Basirun, Ketua DPRD Kepri, Jumaga Nadeak, Dirjen Bea Cukai, Heri Winarno, Ses Menko, Mewakili Panglima TNI, Mewakili Kapolri, dan beberapa staf ahli dari Kementerian.

"Termasuk saya juga datang. Pemerintah Kota tak ada yang datang. Saya tak tahu alasannya kenapa. Saya tak tahu apa alasannya," katanya.

Taba menambahkan akan ada rapat lanjutan perihal ex-officio ini di tim teknis tentang materi PP tersebut. Pihaknya akan melakukan rapat secepatnya.

"Mungkin dalam minggu ini atau minggu depan," tutur Taba. (rus)

Penulis: Roma Uly Sianturi
Editor: Purwoko
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved