BATAM TERKINI

Pejabat BP Batam Baru, HKI Sambut Positif Rencana Penyatuan Proses Perizinan

"Kalau dulu kan bukti penanaman modal dikeluarkan oleh BP Batam/BKPM, kemudian APIP (angka pengenal importir-produsen) dikeluarkan BP Batam dan akses

Pejabat BP Batam Baru, HKI Sambut Positif Rencana Penyatuan Proses Perizinan
TRIBUNBATAM.id/ISTIMEWA
Sertijab Kepala BP Batam dari Lukita Dinarsyah Tuwo kepada Edy Putra Irawady, Rabu (9/1/2019) 

TRIBUNBATAM.id, BATAM - Diantara tugas pejabat baru Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam masa transisi yang diberikan pemerintah pusat, adalah menyatukan proses perizinan di Batam.

Terhadap hal ini, Wakil Ketua Koordinator Himpunan Kawasan Industri (HKI) Kepri, Tjaw Hioeng menyambut baik rencana pemerintah itu.

"Sebaiknya memang begitu. Semua perizinan itu harus disatukan, sehingga tidak lagi saling tuding ketika terjadi masalah," kata Ayung, sapaannya, Rabu (9/1/2019).

Ia memberi contoh seperti pengurusan pelayanan perizinan terpadu, Online Single Submission (OSS), sewaktu mendapat Nomor Induk Berusaha (NIK) atau izin usaha atau izin lokasi. Kepala surat bergambar Garuda kemudian tertulis Pemerintah Republik Indonesia.

Baca: Rencana Lukita Dinarsyah Tuwo dan 3 Mantan Deputi Usai Tak di BP Batam

Baca: Kenangan Lukita Terhadap Batam. Tak Mudah Perbaiki yang Masih Kurang, Tapi Komitmen Itu Harus Ada

Baca: Cegah Walikota Lakukan Improvisasi, Ini Deretan Tugas Edy Putra Irawady sebagai Kepala BP Batam

Baca: Perubahan di BP Batam Sangat Cepat, Ini Kekhawatiran Pengusaha Terkait Investasi di Batam

"Kalau dulu kan bukti penanaman modal dikeluarkan oleh BP Batam/BKPM, kemudian APIP (angka pengenal importir-produsen) dikeluarkan BP Batam dan akses kepabeanan dikeluarkan oleh Ditjen Bea Cukai. Dengan adanya OSS semuanya cukup menggunakan nama Pemerintah Republik Indonesia," ujarnya.

Mereka juga berharap hal yang sama untuk perizinan lainnya. Seperti NPWP (nomor induk wajib pajak), domisili, SIKMB (sistem informasi keluar masuk barang) sampai kepada izin lingkungan termasuk RKL RPL atau UKL UPL.

"Kita harapkan perizinan dari A sampai dengan Z semuanya menjadi satu saja. Kalau semua itu bisa dilakukan, baru bisa dikatakan reformasi perizinan benar-benar sudah dilaksanakan," kata Ayung.

Ia juga memberi saran, agar disiapkan petugas helpdesk yang menguasai permasalahan di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) nantinya.

Tujuannya, ketika ada kendala dalam proses atau pemohon baru yang belum menguasai seluk-beluk perizinan, mereka bisa terbantu dengan keberadaan petugas helpdesk yang mampu memberikan penjelasan kepada pemohon. (wie)

Penulis: Dewi Haryati
Editor: Zabur Anjasfianto
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved