Bintan Terkini

Komisi II DPR Sosialisasi Tentang Pemilu di Bintan. Salah Satunya Membahas Soal Money Politic

Apabila pemberian uang tersebut tidak bertujuan menghasut atau mengajak masyarakat untuk memilih caleg yang bersangkutan

Komisi II DPR Sosialisasi Tentang Pemilu di Bintan. Salah Satunya Membahas Soal Money Politic
Tribunbatam.id/KPU Karimun
Ilustrasi sosialisasi pemilu di Rutan Kelas IIB Tanjungbalai Karimun, beberapa waktu lalu. 

TRIBUNBINTAN.COM, BINTAN - Legislator nasional dari Komisi II DPR RI, Siti Sarwindah bersama Bawaslu Kepri mensosialisasikan Undang Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu kepada warga Bintan di Hotel Bhadra Resort.

Siti menjelaskan banyak hal seputar pemilihan umum serentak 2019. Termasuk isu yang paling sering dibahas, yakni money politik.

Bawaslu Tanjungpinang Gelar Lomba Pantun, Ini Persyaratan Lengkap dan Kategorinya

Sidang Money Politic 2 Caleg Partai Perindo Kepri - Pengacara Beri Sinyal Edyson Tak Ajukan Banding

Pantai di BintanTercemar Limbah, Komisi III DPRD Kepri Langsung Tinjau Lokasi. Ini Tindak Lanjutnya

Menurut dia, banyak aturan pemilu yang secara teknis perlu disampaikan ke masyarakat. Dengan demikian masyarakat mendapatkan pemahaman lebih banyak seputar pemilu dan segala dinamikanya.

Tak hanya masyarakat, pun kepada penyelenggara pemilu baik KPU maupun Bawaslu.

Siti mencontohkan multitafsir yang terjadi di lapangan terkait pemberian uang dari caleg kepada masyarakat yang sering kali dianggap 'money politic'.

Menurut Siti, apabila pemberian uang tersebut tidak bertujuan menghasut atau mengajak masyarakat untuk memilih caleg yang bersangkutan, tidak bisa serta merta dinilai bagian money politic.

"Justru itu disebut bersedekah. Beda halnya kalau pemberian uang diselingkan dengan ajakan, baik berupa dengan alat peraga seperti menyertakan kartu nama caleg dan alat peraga lainnya, barulah masuk kategori money politik,"kata Siti.

Pada kesempatan sama, Divisi Hukum Bawaslu Kepri, Indrawan Susilo Prabowohadi memberikan pesan, masyarakat jangan mudah tergiur dengan berbagai praktek money politik yang dilakukan oleh berbagai oknum yang tidak bertanggungjawab. Sebab hal demikian bisa menciderai kualitas demokrasi elektroral yang tengah dibangun dengan baik.

"Sosialisasi ini bertujuan untuk mencerdaskan masyarakat pemilih, agar terlaksana pemilu serentak yang berkualitas dan meminimalisir berbagai pelanggaran pemilu kedepan,"katanya. (*)

Penulis: Aminnudin
Editor: Ucu Rahman
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved