BATAM TERKINI

INGAT! Jika Tak Bayar Pajak Kendaraan Tak Bisa Cairkan Santunan Jasa Raharja

Bagi pemilik kendaraan yang tidak membayar pajak kendaraan bermotor, maka bersiap-siaplah untuk kesulitan untuk mencairkan santunan jasa Raharja.

INGAT! Jika Tak Bayar Pajak Kendaraan Tak Bisa Cairkan Santunan Jasa Raharja
TRIBUNBATAM/Leo Halawa
Wakil Gubernur Isdianto ikut dalam razia kendaraan bermotor yang digelar petugas gabungan, Kamis (7/2/2019). 

TRIBUNBATAM.id, BATAM – Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Provinsi Kepri menggelar razia, Kamis (7/2/2019) kemarin.

Dalam razia tersebut, pihak PT Jasa Raharja (Persero) Cabang Kepri juga ikut terlibat.

PT Jasa Raharja ikut merazia sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan (SWDKLLJ).

Sebab, SWDKLLJ dibayar bersamaan pajak yang tercantum pada Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).

Kepala Operasional PT Jasa Raharja (Persero) Cabang Kepri Masna Firles saat diwawancara pada kesempatan itu mengatakan, akibat pemilik kendaraan yang tidak membayar pajak yang di dalamnya terikut bayar SWDKLLJ karena satu pekat, akan berdampak pada pencairan santuan kepada korban lalu lintas.

“Seperti yang kita ketahui bahwa salah satu kewajiban masyarakat sebagai pemilik kendaraan bermotor membayar wajib Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan. Yang fungsinya untuk korban yang ditabrak oleh kendaraan bermotor apabila di jalan. Apabila pemilik kendaraan tidak membayar SWDKLLJ, maka nanti jika ada korban yang disebabkan oleh kendaraan tersebut, jaminan kami itu akan terhambat,” jelas Masna Firles.

Gelar Razia di Batam Centre, Reni Yusneli: Sebanyak 400.000 Kendaraan di Kepri Tidak Membayar Pajak

Mobil Ditahan Kena Razia, Tapi Dipakai Oknum Dishub Tanpa Izin Pemilik. Taksi Online Bakal Demo

Bandara Hang Nadim Makin Sepi, Porter Kehilangan Job, Pernah Sehari Tak Dapat Uang

Video Populer TRIBUNBATAM.id, Penumpang Lion Air Kaget Harus Bayar Bagasi Rp1 Juta Lebih

FOLLOW JUGA :

“Kami tidak bisa segera membayarkan karena si pemilik kendaraan yang menabrak yang harusnya sudah membayar belum membayar,” tambahnya.

Dijelaskan Masna, payung hukum pengutipan SWDKLLJ, berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.

“Jadi salah satu kewajiban masyarakat yaitu SWDKLLJ pemilik kendaraan bermotor membayar dari SWDKLLJ . yang besarnya ditentukan menteri keuangan,” ungkap Masna.

Besar santunan yang dibayarkan Jasa Raharja sesuai yang tertera pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 16 Tahun 2017 tentang Besar Santunan dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan sebagai pengganti PMK  Nomor 36 Tahun 2008.

Halaman
1234
Penulis: Leo Halawa
Editor: Tri Indaryani
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved