BATAM TERKINI

Pemko-DPRD Batam Sahkan Ranperda PKL, Para Pedagang Kaki Lima Segera Ditarik Retribusi

Setelah meminta di kaji kembali, akhirnya Ranperda Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima diterima oleh Pemerintah Kota (Pemko) Batam.

Pemko-DPRD Batam  Sahkan Ranperda PKL, Para Pedagang Kaki Lima Segera Ditarik Retribusi
TRIBUNBATAM/Ian Sitanggang
Anggota Sat Pol PP saat membongkar lapal pedagang yang berada di Sagulung, Senin (20/8/2018). Foto ilustrasi pedagang 

TRIBUNBATAM.id, BATAM - Setelah meminta dikaji kembali, akhirnya Ranperda Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima diterima oleh Pemerintah Kota (Pemko) Batam. Hal ini disampaikan dalam sidang paripurna dengan agenda laporan Bapemperda DPRD atas pengkajian harmonisasi ranperda penataan dan pemberdayaan PKL sekaligus pengambilan keputusan.

"Pemerintah Kota batam dapat menerima ranperda ini untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah, dengan tetap mempedomani peraturan perundang-undangan dan tentunya dengan mengedepankan prioritas program pembangunan di daerah dan program penataan dan penertiban perkotaan yang terus dilaksanakan," ujar Wali Kota Batam, Muhammad Rudi, Senin (18/2/2019).

Diakuinya Pemko Batam meminta untuk dapat ditinjau kembali pembahasan ranperda tersebut. Pemko Batam telah mencermati materi muatan yang telah dibahas oleh bapemperda DPRD bersama dengan tim pemerintah kota batam.

Gara-gara Dering Telepon di Malam Valentine, Suami Didor Oleh Istri

Musim Ekstrem Sejumlah Lahan Mudah Terbakar, Kepala Dinas Damkar Batam Beri Pesan Ini ke Warga

Dituding Arogan Oleh Pelatih Timnas U22 Myanmar, Ini Jawaban Indra Sjafri

"Setelah mencermati Perda nomor 10 tahun 2009 tentang penataan dan pembinaan pasar di kota Batam, yang juga memuat pengaturan tentang PKL dan memperhatikan laporan pansus terdahulu, maka terdapat 3 tiga poin krusial," papar Rudi.

Ia melanjutkan pertama pendataan PKL. Kedua keterbatasan lahan yang dapat diperuntukkan bagi pedagang kaki lima dan rencana tata ruang wilayah kota Batam. Ketiga estetika serta ketertiban kota.

"Tentu saja ketiga point krusial di atas mesti mempertimbangkan batas-batas kewenangan pemerintah daerah terutama terkait lahan,"tegasnya.

Rudi mengungkapkan penataan dan pemberdayaan PKL tidak boleh mengesampingkan aspek utama PKL yaitu sebagai bagian dari urusan perdagangan atau secara lebih spesifik yang membidangi urusan pasar. Dimana pasar merupakan instrument penting dalam memfasilitasi bertemunya penjual dan pembeli dengan fasilitas yang memadai.

"Sehingga terjadi transaksi yang efektif menggerakkan perekonomian, dengan mempertimbangkan aspek kenyamanan, ketertiban, estetika kota dan keamanan,"katanya.

Selain itu PKL juga harus ditempatkan dalam kerangka penataan dan ketertiban kota. Hal berarti kepentingan penataan dan pemberdayaan PKL harus selaras dengan program dan kegiatan penataan kota sehingga terwujud kota yang tertib, indah, nyaman, dan lancar.

"Pimpinan dan anggota dewan yang saya hormati, jika PKL bisa dikelola secara professional, diharapkan dapat mewujudkan hubungan kemitraan yang saling menguntungkan yang pada akhirnya menumbuhkan iklim usaha yang kondusif di masyarakat," tutup Rudi.

Paripurna ini ditutup dengan penandatanganan keputusan. Dan akan ditetapkan sebagai Peraturan Daerah (Perda). (rus)

Penulis: Roma Uly Sianturi
Editor: Sihat Manalu
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved