KARIMUN TERKINI

Dua Kali Ajakan Bahas UMS tak Direspon Pengusaha, FSPMI Karimun Kembali Surati Asosiasi Granite

"Dua kali sudah kami surati, tapi tidak ada tanggapan. Kita di sini mau mencari besaran UMS sebagai patokan skala upah di tahun 2019. Seharusnya Janua

Dua Kali Ajakan Bahas UMS tak Direspon Pengusaha, FSPMI Karimun Kembali Surati Asosiasi Granite
TRIBUNBATAM.ID/RACHTA YAHYA
Ketua SPAI-FSPMI Kabupaten Karimun, Muhamad Fajar (kanan-bertopi) berbincang dengan petugas SPK Mapolres Karimun, Selasa (22/1/2019). 

TRIBUNBATAM.id, KARIMUN - Pengurus Cabang (PC) Serikat Pekerja Aneka Industri-Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (SPAI-FSPMI) Kabupaten Karimun kembali akan menyurati Asosiasi Pengusaha Granite Karimun Kepri (APGKK) perihal ajakan berunding membahas Upah Minimum Sektoral (UMS) Kabupaten Karimun tahun anggaran 2019.

Pasalnya Februari kemarin, besaran UMS Karimun 2019 tidak kunjung dibahas. Padahal menurut aturan UMS sudah harus diberlakukan sejak Januari.

Ketua SPAI-FSPMI Kabupaten Karimun, Muhamad Fajar mengatakan, pihaknya berencana mengajak APGKK untuk menggelar perundingan pada 6 Maret mendatang sekitar pukul 10.00 WIB di aula pertemuan kantor Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Karimun.

Sempat Diragukan & Disebut Proyek Nasional Mangkarak, Kini SPAM Teluk Bintan Sudah Aliri Air Bersih

Januari Kunjungan Wisman Turun 41,97 Persen Dibanding Desember 2018, Ini Penyebabnya

Real Madrid Kehilangan 26 Gol di Liga Spanyol Musim Ini Tanpa Sosok Cristiano Ronaldo

Sempat Diragukan & Disebut Proyek Nasional Mangkarak, Kini SPAM Teluk Bintan Sudah Aliri Air Bersih

"Dua kali sudah kami surati, tapi tidak ada tanggapan. Kita di sini mau mencari besaran UMS sebagai patokan skala upah di tahun 2019. Seharusnya Januari kemarin sudah mulai berlaku tapi ini sudah masuk bulan ketiga, belum juga dibahas," kata Muhamad Fajar, Jumat (1/3/2019).

Fajar berharap, tidak hanya pihaknya maupun APGKK yang akan membahas besaran UMS 2019 melainkan diperbolehkan pihak lain yang dianggap memiliki kepentingan langsung.

Terkait adanya isu rapat UMS tidak kunjung digelar karena adanya pihak tidak suka dengan kehadiran dirinya dan PC SPAI-FSPMI Kabupaten Karimun.

"Kami dan saya pribadi sangat menyayangkan itu, macam anak-anak, pakai acara merajuk. Kita sama-sama bahas. Kalau nanti perusahaan, misalnya tidak mampu, kan ada jalurnya, layangkan permohonan ke Kementerian bahwa tidak sanggup," katanya.

Sebenarnya kedua belah pihak sudah pernah bertemu belum lama ini di Kantor Disnaker dan Perindustrian Karimun.

Namun pertemuan tersebut tidak menghasilkan apa-apa setelah pihak pengusaha merasa keberatan dengan kehadiran Muhamad Fajar dan PC SPAI-FSPMI Karimun.

6 Orang Tersengat Listrik, 1 Tewas 5 Sekarat Usai Tertimpa Tiang Fiber Optik yang Roboh

Terungkap, Begini Keseharian Lisa Ibu Muda yang Tega Tikam Anak Kandungnya Dengan 4 Tusukan

Keluarga Uno di Gorontalo Dukung Paslon 01, Jokowi Heran, Ini Reaksi Sandiaga Uno

Kronologi KRI TOM-357 Tangkap Kapal Ikan dan Beri Tembakan Peringatan Kapal Pemerintah Vietnam

Perusahaan beralasan pertemuan tersebut hanya boleh digelar secara bipartit antara asosiasi pengusaha dengan pengurus unit kerja (PUK) serikat pekerja dalam perusahaan.

"Mereka keliru baca aturannya, dalam aturannya bunyinya kan antara asosiasi dan serikat pekerja di sektor bersangkutan. Artinya, harusnya PC yang ada anggotanya di tambang dan asosiasi pertambangan yang membahas. Upah sektor daerah kok dibuat seperti bahas upah di tingkat perusahaan," kata Muhamad Fajar. (yah)

Penulis: Rachta Yahya
Editor: Zabur Anjasfianto
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved