Masih Malas Lapor SPT? Bersiaplah Terkena Sanksi dari Kantor Pajak Berikut Ini

Bagi wajib pajak yang masih malas melaporkan surat pemberitahuan tahunan (SPT) pajak, bersiaplah untuk menerima sanksi yang telah ditetapkan. Apa itu?

Masih Malas Lapor SPT? Bersiaplah Terkena Sanksi dari Kantor Pajak Berikut Ini
TRIBUNBATAM/ZABUR A
Wajib pajak sudah antre di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Batam Selatan dan KPP Batam Utara untuk membuat laporan SPT Perusahaan. 

TRIBUNBATAM.id - Setiap tahun, wajib pajak orang pribadi atau wajib pajak badan berkewajiban untuk menyampaikan surat pemberitahuan tahunan (SPT)  pajak penghasilan.

Batas waktu penyampaian SPT  untuk wajib pajak orang pribadi paling lama tiga bulan setelah akhir tahun pajak.

Sementara untuk wajib pajak badan, SPT harus disampaikan paling lama empat bulan setelah akhir tahun pajak.

Bila tidak disampaikan sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan, maka wajib pajak akan dikenakan sanksi.

"Sanksinya sesuai Undang-Undang KUP memang tidak berlaku besar," kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Hestu Yoga Saksama, Minggu (10/3/2019).

Hestu mengatakan, untuk wajib pajak pribadi hanya dikenakan sanksi Rp 100.000 dan wajib pajak badan Rp 1 juta.

Terungkap Mahar Nikah Syahrini dan Reino Barack, Lebih Berharga dari Rumah Mewah di Australia

Rencana Resepsi di Jakarta hingga Lokasi Bulan Madu, Ini 5 Fakta Pernikahan Reino Barack & Syahrini

LOWONGAN KERJA BUMN - Rekrut Bersama BUMN 2019, Tersedia 11.000 Posisi Untuk Lulusan SMA hingga S2

Terungkap Identitas WNI Korban Ethiopian Airlines, Harina Hafitz Staf PBB Tinggal di Italia

Selama 2 Bulan Sejak Februari, 4 Mobil Terbakar di Jalanan di Batam, Termasuk Sebuah Mobil Mewah

Dalam buku Undang-Undang KUP dan Peraturan Pelaksanaannya, dijelaskan bahwa pengenaan sanksi administrasi berupa denda adalah untuk kepentingan tertib administrasi perpajakan dan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan.

Hestu mengatakan, setelah periode penyampaian SPT Tahunan berakhir di Maret dan April, DJP akan memeriksa wajib pajak yang belum menyampaikan SPT Tahunan.

"Kami akan memanfaatkan berbagai data yang kita miliki seperti data transaksi ataupun data kepemilikan harta, termasuk yang kita dapatkan berdasarkan UU No 9/2017 baik data keuangan domestik maupun luar negeri (AEOI)," kata Hestu.

Tak hanya itu, petugas pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) pun akan mengimbau dan melakukan pengawasan secara individual terhadap wajib pajak yang belum menyampaikan SPT Tahunan dan data-data yang menunjukkan adanya kewajiban perpajakan yang harus dilaporkan melalui SPT Tahunan.

Halaman
123
Editor: Tri Indaryani
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved