ANAMBAS TERKINI

TP4D Awasi Proyek Pemerintah, Kajari Natuna: Kami Punya Beban Moral

"Prinsip kami seperti itu. Kalau pun misalnya ditemukan, kami lakukan sesuai tahapan dan prosedur. Mulai dari menegur misalnya. Kami juga tidak mau, p

TP4D Awasi Proyek Pemerintah, Kajari Natuna: Kami Punya Beban Moral
TRIBUNBATAM.id/RACHTA YAHYA
Kepala Kejari Natuna Juli Isnur 

TRIBUNBATAM.id, ANAMBAS - ‎Tim Pengawal Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kejari Anambas dapat mengawal proses pembangunan proyek sampai ke proses pelelangan.

Kepala Kejaksaan Negeri Natuna, Juli Isnur mengatakan, hal itu bisa saja dilakukan apabila diminta oleh Pemerintah Daerah dari sisi hukum.

"Kami bisa masuk ke sana. Selain untuk menghindari kolusi dan menciptakan proses lelang yang terbuka," ujarnya Rabu (13/3/2019).

Kejaksaan pun, diakuinya memiliki beban moral dalam penerapan TP4D di Anambas.

Ia pun memastikan proses pendampingan yang dilakukan terhadap proyek Pemerintah Daerah berjalan sesuai dengan proses dengan mengedepankan percepatan proses pembangunan.

Pelaksanaan UNBK Pertama Tingkat SMP di Anambas, Provinsi Hanya Restui Satu Sekolah

Kasat Lantas Polres Anambas Sedih, Usai Millenial Road Safety Festival Masih Terjadi Kecelakaan

Anambas Hanya Dapat Rp 26,571 Alokasi Anggaran Kepri, Begini Penjelasan Barenlitbang Kepri

Bupati Anambas Abdul Haris Gelar Musrenbang Malam Hari, Dibuka Jam 22.30 WIB, Ternyata Ini Alasannya

"Prinsip kami seperti itu. Kalau pun misalnya ditemukan, kami lakukan sesuai tahapan dan prosedur. Mulai dari menegur misalnya. Kami juga tidak mau, proyek yang kami lakukan pendampingan malah sampai bermasalah. Karena ini menyangkut beban moral kami," ungkapnya.

Ia mengatakan, proyek tahun 2018 yang mendapat pendampingan masih melakukan uji lab untuk memastikan kualitas proyek yang dihasilkan. ‎

Juli pun tidak mengelak, kalau hal yang cukup menjadi catatan dalam tahapan pembangunan yakni cuaca pada musim tertentu di Anambas dan Natuna yang begitu berdampak pada ketersediaan bahan material bangunan.

"Bagaimana caranya agar proyek yang mendapat pendampingan ini, memiliki kualitas serta dapat dimanfaatkan oleh masyarakat banyak. Misalnya juga dalam memberi masukan hukum yang kami lakukan dengan melakukan pembayaran yang disesuaikan dengan volume pengerjaan. Kami juga mendorong kepada kontraktor pelaksana untuk mengembalikan kelebihan bayar dari pengerjaan yang mereka lakukan," ungkapnya.(tyn)

Penulis: Septyan Mulia Rohman
Editor: Zabur Anjasfianto
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved