Dishub Jabar Wajibkan ASN Gunakan Grab, KPPU Sebut Program Grab to Work Langgar Persaingan Usaha

Ini jelas berpotensi melanggar prinsip persaingan usaha, karena mengarahkan ASN untuk menggunakan merek tertentu dan ada sanksi denda jika tidak mengg

Dishub Jabar Wajibkan ASN Gunakan Grab, KPPU Sebut Program Grab to Work Langgar Persaingan Usaha
Yoga Hastyadi Widiartanto/KOMPAS.com
Ilustrasi GrabCar 

TRIBUBATAM.id - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menilai kebijakan Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bandung yang mewajibkan pegawainya pergi ke kantor menggunakan Grab secara berkelompok berpotensi melanggar prinsip persaingan usaha.

Terlebih, program bernama 'Grab to Work: Car Pooling' tersebut menerapkan sanksi denda terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) Dishub Kota Bandung yang tak menggunakan taksi online GrabCar.

"Ini jelas berpotensi melanggar prinsip persaingan usaha, karena mengarahkan ASN untuk menggunakan merek tertentu dan ada sanksi denda jika tidak menggunakannya," kata Juru Bicara KPPU Guntur Syahputra Saragih dalam keterangannya, Rabu (13/3/2019).

Potensi pelanggaran persaingan usaha ini juga muncul lantaran kebijakan tersebut hanya memberi keuntungan pada merek tertentu.

Akibat Asap Beracun, Ratusan Orang di Pasir Gudang Johor Bahru Malaysia Dirawat, Sekolah Diliburkan

Nonton Lebih Hemat, Promo CGV Maret 2019, Beli 2 Tiket Hanya Bayar 1

Kesal Sering Kelayapan, Suami Ini Nekat Siram Cuka ke Istrinya saat Tidur

Termakan Isu Kiamat, 52 Warga Ponorogo Mendadak Pindah dan Jual Rumah Hingga Beli Pedang

Padahal, transportasi publik yang bisa digunakan banyak, dan bukan cuma taksi online.

Pemerintah Kota Bandung seharusnya dapat memilih solusi lain untuk mengurangi kemacetan tanpa harus melanggar prinsip persaingan usaha.

Bila ingin memberikan alternatif moda transportasi sejenis, harus memberikan pilihan merek lainnya juga yang sepadan.

"Alat transportasi publik yang ada (di Bandung) kan bukan cuma taksi online, masih ada lainnya. Dan taksi online itu juga bukan cuma GrabCar. Kebijakan itu sebaiknya menciptakan persaingan sehat," ujarnya.

Menurut Guntur, alasan mengatasi kemacetan tidak relevan jika diselesaikan dengan cara menunjuk alat transportasi publik merek tertentu.

Sebab, seharusnya ASN punya hak untuk menentukan moda transportasi publik pilihannya sendiri.

"Jadi, masih banyak cara yang lebih relevan untuk mengatasi kemacetan," kata dia.

KPPU pun telah telah melayangkan surat kepada Pemerintah Kota Bandung terkait kebijakan mereka melibatkan aplikator taksi online asal Malaysia ini.

4 Ponsel Seharga Rp 2 Jutaan Pesaing Realme 3, Miliki Baterai Besar Dan Kamera Ganda

Akhirnya Luna Maya Ungkap Soal Pertemuan dengan Faisal Nasimuddin, Begini Ceritanya

Ramalan Zodiak 14 Maret 2019, Aries Lagi Butuh Kasih Sayang, Capricorn Tak Ada yang Sempurna

Starting XI Bayern Muenchen Vs Liverpool - The Reds Turunkan Firmino, Mane, dan Salah

Isinya adalah meminta penjelasan resmi apa maksud dari imbauan yang mewajibkan ASN menggunakan GrabCar dan adanya ancaman sanksi denda jika melanggar.

"Mungkin hari ini suratnya belum sampai, yang pasti kami akan menunggu jawaban resmi atas kebijakan itu dari Pemerintah Kota Bandung," ujar Guntur.(*)

Artikel ini telah tayang di Kontan.co.id dengan judul KPPU sebut program Grab to Work berpotensi melanggar prinsip persaingan usaha

Editor: Zabur Anjasfianto
Sumber: Kontan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved