TANJNUNGPINANG TERKINI

Belajar dari Masalah Amjon, Jumaga Minta Nurdin Perhatikan Penempatan Pejabat

"Dalam setiap kali pertemuan, saya selalu meminta Pak Amjon supaya memasukkan duplikat berkas izin berupa izin prinsip, Amdal, izin tambang apa pun it

Belajar dari Masalah Amjon, Jumaga Minta Nurdin Perhatikan Penempatan Pejabat
TRIBUN/Iman Suryanto
Ketua DPRD Provinsi Kepri Jumaga Nadeak 

TRIBUNBATAM.id, TANJUNGPINANG_ Kasus penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh Kepala Dinas ESDM Kepri Amjon dan Kepala Dinas PMPTSP Kepri Asman Taufik mendapat sorotan dari banyak pihak.

Baik Amjon maupun Asman sudah mendapatkan sanksi berupa dibebastugaskan dari jabatan apa pun di lingkup Pemprov Kepri. Sanksi tersebut lahir dari rekomendasi Kemendagri RI atas laporan masyarakat yang menyatakan Amjon dan Asman terlibat dalam penerbitan izin tambang ilegal di pulau Bintan.

Selain Kemendagri RI, DPRD Kepri juga menaruh perhatian serius pada permasalahan tersebut. Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak misalnya akhirnya berbicara terus terang mengenai sikap Amjon sebelum terlibat permasalahan ini.

"Dalam setiap kali pertemuan, saya selalu meminta Pak Amjon supaya memasukkan duplikat berkas izin berupa izin prinsip, Amdal, izin tambang apa pun itu baik galian c atau galian apa saja harus diserahkan kepada DPRD Kepri untuk pengawasan. Namun, sampai sekarang itu tidak dibuat Amjon," ungkap Jumaga kepada awak media, Selasa (19/3/2019) siang.

Tiga Tahun, 1.300 Unit RTLH Dibangun Pemkab Bintan, Apri: Dibangun dengan Kualitas

Dikenal Cool, Ariel Noah Mendadak Emosi Ketika Dijodoh-Jodohkan Dengan Host Rising Star Indonesia

Lihat Istri Keluar dari Kamar Mandi Bersama Pria, Yonang Bacok Kepala Istrinya Lalu Coba Bunuh Diri

HP Samsung Terbaru Galaxy A20 Meluncur, Cek Harga dan Spesifikasinya

Jumaga juga malah heran ketika mengetahui kalau rekomendasi pembebas-tugasan Amjon dan Asman itu justru berasal dari Kemendagri RI. Dia balik mempertanyakan alasan rekomendasi itu tidak datang dari Gubernur Kepri sendiri.

Menyikapi permasalahan tersebut, Jumaga bertekad akan memanggil pihak terkait untuk menggelar rapat kerja lintas komisi di DPRD Kepri. Dia akan mempertanyakan apa yang terjadi di balik pembebastugasan Amjon dan Asman dalam rapat kerja yang rencananya berlangsung pada Rabu (20/3/2019) ini.

"Kalau ada non job, tentu ada yang tidak benar dalam hal kebijakan dan keputusan yang merugikan negara," tegas Jumaga.

Selain itu Jumaga juga mengaku akhirnya begitu sangsi terhadap proses assessment yang digelar Pemprov Kepri terhadap para pejabat termasuk Amjon dan Asman sebelum ditempatkan pada jabatan tertentu.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, penempatan Amjon sebagai Kepala ESDM Kepri oleh Gubernur Kepri H Nurdin Basirun sempat mendapat sorotan misalnya dari KASN. Amjon yang berlatar belakang pendidikan Biologi dinilai kurang tepat duduk sebagai Kepala ESDM Kepri. Namun, sorotan tersebut tidak mengubah keputusan Nurdin terhadap Amjon.

Kini kebijakan Nurdin dalam menempatkan pejabat di lingkup Pemprov Kepri dikritik lagi oleh Jumaga. Ketua DPRD Kepri itu mengingatkan Gubernur Kepri supaya menerapkan assessment secara sungguh-sungguh.

Libatkan 405 Personel Gabungan TNI-Polri, Lantamal IV Tanjungpinang Tanam Mangrove

Hutan di Galang Batam Terbakar, Belasan Hektare Kebun Terancam Gagal Panen, Begini Curhat Petani

Timnas Indonesia vs Bali United Rabu Sore Ini, Teco Akan Mainkan Skuat Terbaik; Jangan Sampai Cedera

Kisah Sukses Nassar Juri LIDA 2019 hingga Curhatan usai Ditolak Zaskia Gotik

"Saya mohon kepada gubernur supaya benar-benar memperhatikan assessment dalam menempatkan pejabat eselon atau sejenisnya sehingga mereka duduk di suatu jabatan sesuai keahliannya. Kepala Dinas Pendidikan, ESDM dan masih banyak lainnya begitu amburadul," sebut Jumaga.

Kepala Inspektorat Kepri Mirza Bachtiar menegaskan lagi bahwa Amjon dan Asman mendapat rekomendasi dari Kemendagri RI setelah mendapat laporan dari masyarakat. Apalagi, kasus yang sama pernah ditangani oleh Kemendagri RI beberapa tahun lalu di pulau Bintan.

"Proses penegakan hukum keduanya yang melibatkan KLHK dan KPK masih berlanjut," tegas Mirza. (tom)

Penulis: Thom Limahekin
Editor: Zabur Anjasfianto
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved