ToIak Terima Vonis 5 tahun, Mantan Bupati Natuna Ajukan Peninjauan Kembali

Kasus korupsi yang menjerat mantan bupati Natuna Raja Amirullah dari anggaran APBD kabupaten Natuna tahun 2010 ini, ia yang telah menjalani proses huk

ToIak Terima Vonis 5 tahun, Mantan Bupati Natuna Ajukan Peninjauan Kembali
TRIBUNBATAM.id/WAHIB WAFA
JPU Andre Antonius dan Raja Amirullah (baju putih) 

TRIBUNBATAM.id.TANJUNGPINANG - Kasus korupsi yang menjerat mantan bupati Natuna Raja Amirullah dari anggaran APBD kabupaten Natuna tahun 2010 ini, ia yang telah menjalani proses hukum yang panjang hingga kasusnya telah dinyatakan berkekuatan hukum tetap di persidangan tingkat Mahkamah Agung.

Meski dinyatakan bersalah oleh Mahkamah Agung atas korupsi pengadaan lahan dan fasilitas umum ketika menjabat sebagai Bupati Natuna itu, ia tetap menggunakan haknya sebagai terpidana untuk mengajukan Peninjauan Kembali (PK).

"Ia ini kita nunggu Sidang PK," kata Raja Amirullah kepada seseorang yang mengaku mengenalinya, Rabu (27/3).

Mantan Bupati Natuna, Raja Amirullah terjerat hukum menyusul Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Kabupaten Natuna, Asmiyadi dan Bahtiar selaku PPTK ganti rugi lahan sebesar Rp2,020 miliar dari APBD 2010 oleh penyidik Polisi dalam korupsi pengadan lahan fasilitas umum (fasum) 2010-2011 dan telah divonis 5 tahun penjara.
Jaksa Penuntut Umum (JPU) Andre Anthonius dari Kejati Kepri selaku termohon menyerahkan nota keberatan terkait PK yang diajukan pemohon Raja Amirullah yang didampingi oleh Tomi, Penasehat Hukumnya.

"Intinya kami menolak seluruh permohonan. Kita menguatkan apa yang menjadi putusan dalam Mahkamah Agung," kata Andre Antonius kepada wartawan di Pengadilan Negeri Tanjungpinang, Rabu (27/3).

Sidang berlangsung singkat. JPU memberi surat jawaban termohon. Sementara Kuasa Hukum Pemohon memberikan sejumlah surat - surat yang menjadi barang bukti dalam PK ini kepada Majelis Hakim.

"Untuk barang bukti ini untuk sementara itu cukup. Kita akan mengajukan seorang ahli," kata Tomi.

Mendengar itu Ketua Majelis Hakim, Sumedi serta didampingi oleh Majelis Hakim anggota Corpioner dan Wenanda menunda persidangan hingga Rabu(10/4).

Singkat cerita dalam kasus ini yakni tentang pengadaan lahan dengan nilai 2,2 miliar.

Pengadaan ganti rugi lahan untuk fasum dan fasos itu berdasarkan SK Plt Bupati Natuna. Akibatnya, dari 39.252 meter per segi luas lahan yang dibayar dan dibebaskan, jumlah ril di lapangan hanya sekitar 30.078 meter persegi saja. Dari hasil Oting ada kelebihan bayar 360 juta uang dihitung sebagai kerugian negara. (wfa).

Penulis: Wahib Wafa
Editor: Eko Setiawan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved