BATAM TERKINI

Anggaran Pelayanan Kependudukan Terbatas, Ini yang Dilakukan Disdukcapil di Kepri

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) kabupaten/kota se-Kepri, mengeluhkan terbatasnya anggaran untuk pelayanan kependudukan.

Anggaran Pelayanan Kependudukan Terbatas, Ini yang Dilakukan Disdukcapil di Kepri
DOK TRIBUNBATAM.id
Taba Iskandar 

Anggaran Pelayanan Kependudukan Terbatas, Ini yang Dilakukan Disdukcapil di Kepri

TRIBUNBATAM.id, BATAM - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) kabupaten/kota se-Kepri, mengeluhkan terbatasnya anggaran untuk pelayanan kependudukan.

Meskipun mendapat Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pemerintah pusat, namun mereka tak bisa berbuat banyak dengan anggaran itu.

Hal ini terungkap dalam rapat kerja antara Komisi I DPRD Provinsi Kepri dengan Pemerintah Provinsi Kepri, dan menghadirkan Disdukcapil kabupaten/kota, provinsi di Kepri, Jumat (12/4/2019) bertempat di lantai 5 Gedung Graha Kepri, Batam Center.

"Masalah yang disampaikan soal ketersediaan anggaran. Semua mengeluhkan anggaran terbatas dengan variasi bermacam sesuai dengan kondisi geografis, kebijakan pagu anggaran di setiap kabupaten/kota," kata pimpinan rapat, Taba Iskandar kepada wartawan.

Keluhan lain juga menyangkut infrastruktur, kemudian peralatan untuk perekaman, server, dan lainnya yang masih kurang.

Sampai ke alat mobilisasi untuk pelayanan keliling seperti mobil dan boat yang masih kurang memadai.

"Tapi walaupun anggaran minim, ternyata ada beberapa daerah yang berprestasi seperti Natuna, kan terbaik di Kepri. Di Tanjungpinang juga sudah menerbitkan KIA (kartu identitas anak)," ujarnya.

Kepala Korban Mutilasi Budi Hartono Dimakamkan Satu Liang dengan Tubuhnya, Diiringi Tangis Keluarga

Aparat Polsek Batuaji Datangi Pasar hingga Kedai Kopi Temui Warga, Ternyata Ini Misinya

Dapat Dana Rp 38 Miliar, Jalan Dua Jalur Sei Temiang Segera Dibangun

Di samping itu, meskipun anggaran yang didapat terbatas, DPRD mengapresiasi Disdukcapil.

Karena untuk perekaman KTP elektronik di Kepri, presentasinya sudah mencapai 96 persen secara keseluruhan.

"Soal terbatasnya anggaran ini, kita sepakati ke depan harusnya di kegiatan musrenbang (musyawarah rencana pembangunan) Disdukcapil dilibatkan. Kita juga meminta lewat asisten I provinsi untuk perjuangkan anggaran ini untuk menghadapi persoalan di lapangan," kata Taba.

Upaya lain, juga meminta Gubernur Kepri melakukan rapat koordinasi dengan wali kota dan bupati se kabupaten/kota di Kepri agar memperhatikan anggaran pelayanan untuk Disdukcapil.

"Karena rata-rata laporannya untuk anggaran tak memadai. Adapun bantuan DAK non fisik, sudah ditentukan apa-apa saja. Jadi tak bisa berbuat banyak juga," ujarnya.

Di tempat yang sama, meskipun lokasinya terbilang lebih jauh dibanding kabupaten/kota lainnya di Kepri, Disdukcapil Kabupaten Natuna mengklaim pelayanan perekaman KTP elektronik di tempatnya sudah 98 persen lebih.

"Untuk pemula sudah kami cetak semua. Sekarang tim saya lagi turun ke pulau. Inovasi yang kami lakukan jebol (jemput bola) rumah. Kami lakukan program pelayanan keliling walaupun mobil pelayanan tak ada. Prinsipnya sama, terkait kondisi geografis kepulauan, kami minta dipertimbangkan untuk transportasi laut," kata Kepala Disdukcapil Kabupaten Natuna, Ilham Kauli. (tribunbatam.id/dewi haryati)

Penulis: Dewi Haryati
Editor: Tri Indaryani
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved