PEMILU 2019

Petugas KPPS Banyak yang Meninggal, Ketua DPRD Dorong Pileg & Pilpres di Pisah, Usul Wacana e-Voting

"Mendorong fraksi-fraksi yang ada di DPR RI sebagai perpanjangan tangan partai politik untuk mengembalikan sistem pemilu yang terpisah antara eksekuti

Petugas KPPS Banyak yang Meninggal, Ketua DPRD Dorong Pileg & Pilpres di Pisah, Usul Wacana e-Voting
Tribunnews.com/ Wahyu Aji
Bambang Soesatyo 

TRIBUNBATAM.id -  Ketua DPR Bambang Soesatyo mendorong fraksi-fraksi di DPR untuk kembali mengevaluasi sistem pemilu.

Menurut dia, seharusnya pemilu level eksekutif dan legislatif kembali dipisah.

"Mendorong fraksi-fraksi yang ada di DPR RI sebagai perpanjangan tangan partai politik untuk mengembalikan sistem pemilu yang terpisah antara eksekutif (Pilpres dan pilkada) dan Pileg (DPR RI, DPD, dan DPRD) seperti pemilu lalu," ujar Bambang melalui keterangan tertulis, Kamis (25/4/2019).

Sementara pileg untuk DPR RI dilakukan serentak dengan DPD dan DPRD. "Jadi dalam lima tahun hanya ada dua agenda pemilu," kata dia.

Ramalan Zodiak Jumat 26 April 2019 Hidup Cancer Monoton, Aries Sibuk, Leo Mood Swing

Ayo Pelajari, Begini Caranya Agar Chat WhatsApp Tidak Bisa Di Screenchot Orang, Yuk Simak Disini

Mengharukan, Kisah Jurnalis yang Masih Sempat Memotret Meski Sekarat Usai Ditembak Tentara

Geledah Rumah Bupati Solok di Kota Padang, Petugas KPK Sita Dokumen Proyek

Selain mengusulkan perubahan pelaksanaan pemilu serentak, Bambang juga mendorong Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menyiapkan sistem e-voting.

Menurut dia, sistem itu akan membuat pemilu lebih murah, efisien, dan bisa menekan kelelahan dan meningganya anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS).

Selanjutnya Dorongan evaluasi pemilu serentak juga dikemukakan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Kalla menilai, pelaksanaan pemilu serentak perlu ditinjau ulang.

Sebabnya, pemilu yang serentak ini membuat banyak petugas KPPS meninggal lantaran kelelahan.

Kalla menyadari pemilu serentak merupakan amanat putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 14/PUU-XI/2013 yang kemudian diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Halaman
12
Editor: Zabur Anjasfianto
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved