Sejarah Gempa di Kalimantan yang Jadi Kandidat Ibu Kota Baru, Gempa Magnitudo 6 SR Terjadi 2015

TRIBUNBATAM.id - Pulau Kalimantan jadi kandidat lokasi ibu kota baru setelah Presiden Jokowi memutuskan ibu kota negara pindah ke luar Pulau Jawa.

Pulau Kalimantan masuk dalam kandidat ibu kota negara baru karena beberapa faktor, termasuk sedikit gempa.

Namun rupanya Pulau Kalimantan memiliki sejarah bukan benar-benar bebas dari gempa. 

Dilansir setkab.go.id, terkait ibu kota negara dipindah ini, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengemukakan ada 3 kandidat yang akan dipilih sebagai calon ibu kota negara RI, pengganti kota Jakarta.

“Bisa di Sumatra, tapi kok nanti yang timur jauh. Di Sulawesi, agak tengah tapi juga yang di barat kurang,” kata Presiden Jokowi menjawab wartawan usai makan siang bareng buruh saat melakukan kunjungan ke pabrik sepatu PT KMK Global Spors, di Kel. Talagasari, Kec. Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten, Selasa (30/4) siang.

• MAY DAY 1 MEI - Foto-foto Aksi Buruh di Batam Saat Aksi Peringatan Hari Buruh Internasional

• Indonesia Masih Wacanakan Pindah Ibu Kota, 7 Negara Ini Malah Sudah Memindahkan Ibu Kota Negaranya!

• Kandidat Lokasi Ibu Kota Baru Selain Palangkaraya, Kepala Bappenas Ungkap Lokasi Pengganti Jakarta

Saat disebut Kalimantan, Presiden Jokowi menjawab dengan nada bertanya, Kalimantan kok di tengah-tengah.

“Tapi ini ada 3 kandidat tapi memang belum diputuskan. Kita harus cek dong secara detil meskipun tiga tahun ini kita bekerja ke sana. Bagaimana mengenai lingkungan, daya dukung lingkungan, airnya seperti apa, mengenai kebencanaan, banjir, gempa bumi seperti apa,” ujar Presiden,

Selain itu, lanjut Presiden, juga dicek nanti pengembangan untuk ibu kota ke depan apakah masih memungkinkan. Sehingga semua hitungan ini, semua kalkulasi harus dirampungkan dulu, nanti disampaikan lagi kepada dirinya, baru saya putuskan.

Menurut Kepala Negara, keputusan untuk memindahkan Ibu kota negara dari Jakarta tentu saja nantinya akan dikonsultasikan ke DPR, juga ke tokoh-tokoh formal maupun informal, tokoh politik, tokoh masyarakat, karena ini menyangkut sebuah visi ke depan kita dalam membangun sebuah ibu kota pemerintahan yang memang representatif untuk kita bekerja.

Demikian juga soal regulasi, menurut Presiden, baik kajian hukum, kajian sosial, politik, semuanya. Kalau sudah matang nanti diputuskan.

“Tetapi ini adalah nanti tetap harus dikonsultasikan ke DPR,” tegasnya.

Sebelumnya terkait rencana pemindahan Ibu kota negara itu, Presiden Jokowi menyampaikan, bahwa pemerintah tidak berpikir hanya untuk sekarang saja.

Namun, lanjut Presiden, berpikir 10 tahun, berpikir 50 tahun, berpikir 100 tahun yang akan datang.

“Kita tahu di Jawa ini kepadatan penduduknya, kita memiliki 17.000 pulau tapi di Jawa sendiri penduduknya 57% dari total penduduk di Indonesia. Kurang lebih 149 juta. Sehingga daya dukung baik terhadap air, baik lingkungan, baik lalu lintas semuanya memang ke depan sudah tidak memungkinkan lagi. Sehingga kemarin saya putuskan di luar Jawa, pindah,” terang Presiden Jokowi.

Sebelumnya dalam Rapat Terbatas yang digelar di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (29/4) siang, Presiden Jokowi menjelaskan, bahwa gagasan untuk pemindahan ibu kota ini sudah lama sekali muncul, sejak era Presiden Soekarno, sampai di setiap era presiden pasti muncul gagasan itu. Tapi wacana ini timbul tenggelam karena tidak pernah diputuskan dan dijalankan secara terencana dan matang.