Jokowi Nilai Bukit Soeharto di Kutai Kartanegara Cocok Jadi Ibu Kota Baru Pengganti Jakarta

TRIBUNBATAM.id- Presiden  Joko Widodo (Jokowi) menilai fasilitas pendukung di kawasan Taman Hutan Raya Bukit Soeharto, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, sudah sangat mendukung jika nantinya dijadikan ibu kota negara.

Hal itu dikatakan Jokowi setelah meninjau langsung kawasan Bukit Soeharto yang menjadi salah satu calon lokasi ibu kota negara, Kutai Kartanegara, Kaltim, Selasa (7/5/2019).

"Di sini semuanya saya melihat sangat mendukung, kebetulan ini berada di jalan tol Samarinda-Balikpapan," ujar Jokowi.

"Kalau kita lihat, Balikpapan ada airportnya, dan Samarinda ada airport," sambungnya.

Menurut Jokowi, telah adanya dua bandara tersebut, maka pemerintah nantinya tidak perlu lagi mengeluarkan biaya untuk pembangunan bandara.

"Pelabuhan juga sudah ada, artinya itu akan lebih menghemat biaya," ucapnya.

• Bukit Soeharto di Kaltim Calon Ibu Kota RI, Contoh Pengelolaan Hutan di Zaman Pak Harto Berkuasa

Dalam pembangunan ibu kota baru, kata Jokowi, pemerintah juga harus melihat faktor lain seperti sosial politik, dan kondisi lingkungan di wilayah tersebut.

"Semuanya masih dikalkulasi, semuanya masih dihitung. Tapi sekali lagi apa yang saya sampaikan, saya bicara apa adanya soal fasilitas yang ada di Kaltim sangat mendukung, terutama airport, jalan tol," paparnya.

Kunjungan Jokowi ke Kaltim ditemani Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Djalil, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.

Bambang Brodjonegoro menambahkan, kebutuhan lahan untuk pembangunan ibu kota baru minimum 40 ribu hektare, dan tanah yang tersedia di Kalimantan Timur sekitar 80 ribu hektare.

"Di Kaltim banyak menguntungkannya, tapi nanti kita lihat finalnya," ucap Bambang di tempat yang sama.

Setelah meninjau Kaltim, Jokowi dan rombongan kembali ke bandara untuk terbang ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah, dalam rangka meninjau lokasi alternatif lainnya untuk ibu kota negara.

Presiden Jokowi telah memutuskan pemindahan ibu kota negara ke luar Pulau Jawa. Namun, terkait lokasinya, hingga saat ini belum diputuskan.

Menurutnya, rencana pemindahan ibu kota sudah dibahas secara internal sejak tiga tahun lalu, dan telah dilakukan kajian oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) terkait sisi ekonomi, sosial, politik, dan lingkungan.

Terdapat tiga alternatif daerah dengan luas wilayah bervariasi. Wilayah pertama memiliki luas 80 ribu hektare, wilayah kedua 120 ribu hektare, dan wilayah ketiga 300 ribu hektare.