Soal Heboh Ajakan People Power pada 22 Mei, Begini Respon Ketua LAM dan Tokoh Agama di Anambas

TRIBUNBATAM.id, ANAMBAS - Heboh soal ajakan people power yang mulai dikenal di Jakarta mendapat respon dari masyarakat di kabupaten terdepan di Indonesia.

Dua tokoh yang ada di Kecamatan Palmatak menolak terhadap isu-isu mengenai people power yang banyak berkembang di media massa.

Drs Syafiri Ketua LAM Kecamatan Palmatak Kabupaten Kepulauan Anambas berharap kepada tokoh-tokoh yang ada pada level nasional dapat memberikan penyejukan terhadap masyarakat, khususnya dengan bahasa-bahasa yang lebih mempersatukan masyarakat.

"Dalam rangka menanggapi isu-isu terhadap people power yang selama ini berkembang di media massa, saya dan Kecamatan Palmatak menolak terhadap isu-isu people power tersebut," ujarnya dalam video yang diterima Tribun Rabu (15/5/2019).

Hal ini menurutnya penting agar masyarakat, khususnya yang ada di daerah tidak sampai terprovokasi dengan apa yang terjadi di pusat.

Dalam video berdurasi 1:09 menit itu, pihaknya juga meminta agar semua pihak dapat bersatu dalam memperjuangkan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), khususnya tentang kehidupan bermasyarakat yang berpedoman pada Pancasila dan UUD 1945.

• Bali United vs Persebaya - Pelatih Djanur Waspadai Bali United Dibawah Asuhan Teco: Dia Sudah Teruji

• Kunci Sukses Persib Bandung di Liga 1 2019 Menurut Kim Kurniawan; Kami Bisa Lebih Bagus

• Persib Bandung vs Persipura, Pelatih Robert Alberts Sebut Pemain Andalan Ini Tak Bisa Main

• Persib Tak Diperkuat Fabiano Beltrame di Laga vs Persipura, Ini yang Dilakukan Robert Rene Alberts

"Harapan kami kepada tokoh-tokoh yang kita anggap tokoh secara nasional agar bisa penyejukan terhadap masyarakat dengan bahasa-bahasa yang lebih mempersatukan demi kegiatan masyarakat kita. Jangan malah sampai terpecah belah," ungkapnya.

Hal senada juga disampaikan H. Yahya.

Mewakili tokoh agama yang ada di Kecamatan Palmatak Kabupaten Kepulauan Anambas, pihaknya menolak keras adanya gerakan people power yang ada di Jakarta.

Selain dapat memecah belah bangsa, munculnya istilah dan gerakan seperti itu dikhawatirkan dapat membuat resah masyarakat, khususnya masyarakat yang jauh dari ibukota seperti di Anambas.

"Kalau memang ada yang tidak setuju, rasa saya silahkan menempuh jalur hukum saja," ungkapnya.

Sementara Ketua Lembaga Adat Melayu (LAM) Kabupaten Kepulauan Anambas, Ir. Herdi Usman mengajak masyarakat untuk tidak terpengaruh dengan situasi yang sedang berkembang di sejumlah daerah, seperti di ibukota.

Menurutnya, situasi kondusif di Anambas yang sudah terjaga, jangan sampai dirusak dengan gerakan yang dapat memecah belah bangsa maupun masyarakat.

"Kalau boleh, jangan sampai masyarakat kita ini terpengaruh dengan isu-isu yang beredar. Meski di daerah perbatasan, namun situasi kondusif di Anambas sudah lama terjaga dengan baik," ungkapnya.

Ia menilai pelakasanaan Pemilu di Anambas bisa dikatakan berjalan dengan aman serta tertib, meski tidak dipungkiri terdapat perbedaan dalam menentukan pilihan.