Tanggapan Jokowi Terkait Penolakan Hasil Pemilu oleh Kubu Prabowo: Negara Ini Diatur Konstitusi

Presiden Jokowi meminta calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto untuk mengikuti mekanisme pemilu yang sudah diatur dalam perundang-undangan

Tanggapan Jokowi Terkait Penolakan Hasil Pemilu oleh Kubu Prabowo: Negara Ini Diatur Konstitusi
Warta Kota/Feri Setiawan
Calon Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Sandiaga Uno ditemani tim BPN menolak hasil Pemilu, Selasa (14/5/2019). 

TRIBUNBATAM.ID, JAKARTA -  Presiden Joko Widodo memberi jawaban tegas terkait Prabowo Subianto yang menolak mengakui hasil Pilpres 2019.

Presiden Jokowi adalah calon presiden (capres) nomor urut 1, sedangkan Prabowo adalah capres nomor urut 2 dalam Pilpres 2019 lalu.

Kubu Prabowo menolak hasil penghitungan suara KPU, Selasa (14/5/2019) dan mengklaim bahwa mereka menang 54,4 persen suara berdasarkan penghitungan internal BPN Prabowo Sandiaga.

Sementara, KPU sendiri belum melakukan pleno rekapitulasi suara yang rencananya dilakukan pada 22 Mei 2019.

BREAKING NEWS. PSS Sleman vs Arema FC Rusuh, Pertandingan Terpaksa Dihentikan

Acara BPN Prabowo-Sandiaga Ungkap Kecurangan Pilpres 2019, Sandi: Kita Merasakan Banyak Kejanggalan

Prabowo Tolak Hasil Pemilu, Begini Reaksi KPU hingga Tanggapan TKN Jokowi-Maruf

Meskipun demikian, hasil rekapitulasi resmi di di sebagian besar provinsi menunjukkan bahwa pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin unggul dibandingkan pasangan Prabowo-Sandi.

Begitu juga perhitungan real count di situs KPU yang sudah menembus 82,68 persen data masuk, menunjukkan Jokowi-Maruf Amin unggul dengan 56,23 persen dan Prabowo-Sandi kalah dengan 43,77 persen.

Hasil ini memang tidak jauh berbeda dari hasil quick count dan exit poll belasan lembaga survei  di hari pencoblosan.

Presiden Jokowi meminta calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto untuk mengikuti mekanisme pemilu yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Presiden Joko Widodo bersama Gubernrur Kepri Nurdin Basiurn dan Menteri Sekretaris Negara Praktikno disela-sela buka puasa bersama Ketua DPD RI Oesma Sapta, Kuningan Jakarta, Rabu (15/5/2019) sore.
Presiden Joko Widodo bersama Gubernrur Kepri Nurdin Basiurn dan Menteri Sekretaris Negara Praktikno disela-sela buka puasa bersama Ketua DPD RI Oesma Sapta, Kuningan Jakarta, Rabu (15/5/2019) sore. (TRIBUNBATAM.id)

"Ya, semuanya kan ada mekanismenya. Semuanya diatur konstitusi kita, semuanya diatur oleh UU. Kita semuanya diatur oleh peraturan KPU. Semua mekanismenya ada. Jadi mestinya semuanya melalui mekanisme yang sudah diatur oleh konstitusi," kata calon presiden nomor urut 01 ini usai buka puasa bersama di rumah Ketua DPD, Rabu (15/5/2019).

Jokowi mengatakan, kalau ada kecurangan dalam pemilu bisa dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Halaman
1234
Editor: Alfian Zainal
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved