BPN Ajukan Gugatan ke MK. Namun, Pakar Hukum Ini Nilai Gugatan Bisa Ditolak. Simak Alasannya

TRIBUNBATAM.id - Upaya Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo - Sandiaga mengajukan gugatan hasil Pilpres 2019 ke Mahkamah Konstitusi (MK), pada Kamis (23/5/2019) mendapat apresiasi dari sejumlah pihak.

Mantan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono bahkan sampai memuji Prabowo yang menempuh proses hukum tersebut.

"Rencananya hari ini agak sore kami ajukan gugatan ke MK," kata Direktur Advokasi dan Hukum BPN, Sufmi Dasco Ahmad di Jakarta seperti dikutip Antara, Kamis (23/5/2019).

Namun, Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun justru berpandangan lain. Dia menilai gugatan Prabowo - Sandiaga terkait hasil Pilpres 2019 bisa ditolak oleh MK.

• Gugatan Prabowo Bisa Kandas di MK, Ini Analisa Refly Harun

• Prabowo Tunjuk Sosok Ini agar Menang Gugatan Pilpres, Terungkap Jadwal Daftar Gugatan ke MK

• Jasad Umar Sudah Membusuk. Saudaranya Baru Tahu Umar Meninggal dari Polisi

Dia lalu membeberkan alasan kemungkinan gugatan tersebut bisa ditolak MK.

Tak cuma itu, Refly Harun juga menyinggung soal Pilpres tahun 2004.

Hal tersebut disampaikan Refly Harun saat menjadi narasumber di acara Breaking iNews, pada Rabu (22/5/2019).

Awalnya Refly Harun menjelaskan MK memiliki sebuah paradigma atau kerangka berpikir.

Paradigma tersebut yakni jika kecurangan yang diajukan penggugat terbukti maka hal tersebut dianggap sebagai electoral fraud atau kecurangan dalam Pemilu.

Namun, apabila kecurangan tersebut dinilai tak signifikan mempengaruhi hasil Pemilu maka gugatan atau permohonan penggugat akan ditolak.

"Jadi MK itu dari sisi kualitatif terbukti katakanlah satu, dua, tiga, empat, lima, kecurangan misalnya, dan itu dianggap electoral fraud atau kecurangan," jelas Refly Harun dikutip dari YouTube Inews TV, pada Kamis (23/5/2019).

"Itu ada paradigma yang mengatakan bahwa sepanjang itu tidak signifikan mempengaruhi hasil Pemilu, maka permohonan akan ditolak, kira-kira begitu," tambahnya

Dia mengungkapkan gugatan yang diajukan bisa saja terbukti namun tak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap hasil Pemilu.

"Jadi bukan tidak terbukti, terbukti hanya tidak signifikan memperngaruhi hasil," ujar Refly Harun.

Refly Harun lantas memberikan contoh dari sebuah kecurangan yang terbukti namun tak memiliki pengaruh besar terhadap hasil Pemilu.

"Misalnya ada sebuah kejadian money politics, di suatu tempat, dan setelah dibuktikan,  terbukti memang ada money politics, tetapi tidak bisa dibuktikan rangkaiannya ke atas, ke pasangan calon atau tim kampanye nasionalnya, itu satu," papar Refly Harun.

"Kedua, hanya terjadi sporadis di tempat tertentu."

• RSBP Batam Gandeng dClinic Internasional, Kini Dokter Bisa Lacak Riwayat Medis Pasien

• Jenazah Ustaz Arifin Ilham Tiba di Tanah Air. Anaknya Menulis Pesan Menyayat Hati

"Nah itu bukan tidak diakui, diakui sebagai sebuah electoral fraud atau kecurangan Pemilu tetapi tidak signifikan untuk mempengaruhi hasil. Nah karena itulah, biasanya hal-hal seperti ini tetap diakui tetapi kemudian permohonannya ditolak," tambah Refly Harun.