Kemenaker Kaji Revisi UU Ketenagakerjaan, Masukkan Jaminan Pensiun hingga 3 Syarat Penetapan UMK

TRIBUNBATAM.id - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) akan mengkaji revisi Undang Undang (UU) nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Kajian revisi UU Ketenagakerjaan akan dikonsultasikan dengan para pemangku kepentingan baik dari dunia usaha maupun sektor tenaga kerja.

Hal ini sejalan dengan usulan yang muncul dari kalangan pengusaha.

"Secara umum butuh memperbaiki ekosistem ketenagakerjaan," ujar Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Hanif Dhakiri usai rapat dengan Komisi IX DPR, Kamis (13/6/2019). 

Hanif mengatakan, perbaikan ekosistem ketenagakerjaan diperlukan.

Di satu sisi, ekosistem ketenagakerjaan yang baik akan menarik minat investasi.

Seain itu, ekosistem ketenagakerjaan akan menumbuhkan lapangan kerja bagi tenaga kerja di Indonesia.

Hanif berjanji akan mengkaji masukan dari pelaku usaha yang sebelumnya meminta perubahan sistem jaminan pensiun.

"Jaminan pensiun, belum masuk, kita anggap sebagai masukan," terang Hanif.

Selain UU Ketenagakerjaan, Hanif juga menjelaskan akan merevisi Peraturan Pemerintah (PP) 78/2015 tentang pengupahan.

Revisi tersebut sedang konsultasi dengan pemangku kepentingan dan juga lintas kementerian.

Sebelumnya, baik pelaku usaha maupun serikat pekerja mengeluhkan penentuan upah minimum dalam PP tersebut.

Pada PP tersebut kenaikan upah minimum ditentukan berdasarkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi.

"Revisi PP 78 sedang berjalan ada beberapa opsi penghitungan," jelas Hanif.

Meski begitu, beberapa hal perlu diperhitungkan dalam penentuan formula penghitungan upah minimum.

Pertama, sistem pengupahan tetap memiliki kepastian. 

Kedua, sistem pengupahan bisa mengurangi tingkat ketimpangan upah antar daerah. 

Ketiga, sistem pengupahan bisa mengakomodir dinamika pembangunan dan ekonomi di daerah.(*)

Berita ini tayang di kontan.co.id