Tiap Tahun Proses PPDB di Batam Selalu Bermasalah, Nuryanto: Harusnya Pemko Punya Data Base

TRIBUNBATAM.id, BATAM - Ketua DPRD Kota Batam, Nuryanto angkat bicara terkait polemik terkait proses PPDB di Batam yang selalu saja terulang setiap tahun dan memunculkan berbagai masalah serta gesekan.

Nuryanto menegaskan, sudah saatnya Pemko Batam memiliki strategi jitu untuk menyelesaikan persoalan PPDB ini.

"Harusnya setiap tahunnya Pemko bisa belajar atas persoalan ini. Disdik mesti punya data base jumlah penduduk, calon siswa dan kesiapan ketersediaan calon siswa di Kota Batam. Data base ini sangat penting. Setiap tahunnya berapa yang mau sekolah setiap tingkatan SD, SMP, dan SMA. Sampai sekarang DPRD tak pernah menerima data ini," ujar Nuryanto, Selasa (9/7/2019).

Dia melanjutkan, Pemko juga harus memiliki perencanaan pendidikan yang berbasis data.

Terlebih, DPRD menyiapkan anggaran untuk pendidikan setiap tahunnya sebesar 20 persen.

Jangan sampai, lanjut Nuryanto, penyelesaian persoalan pendidikan ini dijadikan politisasi.

"Minimal sudah ada rumusanlah. Lalu solusinya apa. Zonasi ini sebenarnya tujuannya baik. Sayangnya ketersediaan fasilitias di setiap kecamatan tidak seimbang. Itulah guna data tadi. Untuk pendidikan ini jangan sampai digunakan untuk politisasi. Ini sudah menjadi tanggungjawab pemerintah untuk mencerdaskan anak bangsa," papar Nuryanto.

Sementara itu, untuk solusi PPDB ini Pemko Batam juga bisa melibatkan sekolah swasta.

Terkait kesanggupan calon siswa terhadap biaya sekolah diswasta, Pemko bisa melakukan subsidi kepada siswanya bukan malah sekolahnya.

"Subsidinya bukan untuk gurunya. Tapi untuk muridnya. Misalnya pakai program kartu pintar dan lainnya," tegas Nuryanto.

• Guntur Sakti Mengaku Siap Beri Keterangan Kasus Dugaan Korupsi Monumen Bahasa

• Foto Nikah Mayangsari dan Bambang Trihatmodjo Terungkap Setelah 19 Tahun Jadi Misteri

• Prakiraan Cuaca Hari Ini, BMKG Beri Peringatan Soal Jarak Pandang Untuk Tranportasi Darat dan Udara

Sejumlah Fakta Terkait Polemik Zonasi

Hingga kini, masalah penerimaan peserta didik baru (PPDB) 2019 tingkat SMA/SMK di Kepri banyak menuai polemik.

Pasalnya, aturan itu mengakibatkan ribuan calon siswa tak lolos zonasi dan membuat para orangtua kebingungan mencari sekolah negeri untuk anaknya.

Saat Pemprov menawarkan penambahan 2 rombongan belajar (rombel) tiap sekolah, giliran sekolah swasta melancarkan aksi protes terkait kebijakan tersebut.

Berikut ini, Tribunbatam.id telah merangkum sejumlah fakta terkait polemik penerapan sistem zonasi PPDB 2019:

Total 2.126 Anak Tak Masuk Negeri