Kanal

Dapat Dana Besar untuk Pembangunan, Kades di Karimun Justru Khawatir

Ilustrasi - tribunnews batam/ian sitanggang

Laporan Tribun Batam, M Sarih

TRIBUNNEWSBATAM.COM, KARIMUN- Peningkatan anggaran desa yang dikucurkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah setempat, membuat gusar kepala desa.

Rata-rata kepala desa (Kades) mengaku khawatir terkena sanksi hukum jika menggunakan dana desa tersebut tidak sesuai aturan.

“Tahun ini saja, desa kami belum ambil dan melaksanakan program dana desa itu. Kami takut masuk penjara kalau aturannya tak jelas,"kata Basri Muhammad, Kades Parit, Karimun kepada Tribun Batam, Sabtu (22/8/2015).

Ia menambahkan, bukan hanya dirinya yang takut sanksi hukum tapi banyak Kades lain juga.

"Takut administrasi pertanggungjawabannya tak tepat, malah kita yang masuk lokap (penjara),"ujarnya.

Menurut UU nomor 6 tahun 2014 tentang desa dana desa tersebut bersumber dari APBN.

Tahun 2015 ini, jumlahnya mencapai 12 miliar lebih untuk Kabupaten Karimun yang dibagikan ke 42 desa.

Sementara dari APBD Karimun sendiri tersedia 15 miliar untuk peruntukan yang sama.

Mengenai kekhawatiran Kades juga diakui Kepala Badan Pemeberdayaan Masyarakat Desa dan Kesehjateraan Bangsa (BPMD Kesbang) Karimun, Hurnaini.

Halaman
12
Editor: Sri Murni

Ditemukan Tewas di Sawah, Mahasiswi Aceh Ternyata Dibunuh Pacar karena Alasan Ini

Berita Populer