Kanal

Dapat Kucuran Rp 1 Miliar dari Pusat, Para Kades 'Takut' Masuk Penjara

Ilustrasi uang - Istimewa

Laporan Tribun Batam, M Sharih

TRIBUNNEWSBATAM.COM, KARIMUN - Peningkatan anggaran desa yang dikucurkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, justru membuat gusar kepala desa. Rata-rata mengaku khawatir terkena sanksi hukum jika menggunakan dana desa tersebut tidak sesuai aturan.

"Tahun ini saja, desa kami belum ambil dan melaksanakan program dana desa itu. Kami takut masuk penjara kalau aturannya tak jelas. Bukan saya saja, banyak kades lain juga begitu. Takut administrasi pertanggungjawabannya tak tepat, malah kita yang masuk lokap (penjara)," kata Basri Muhammad, Kades Parit kepada Tribun.

Menurut UU nomor 6 tahun 2014 tentang desa dana desa tersebut bersumber dari APBN. Tahun 2015 ini, jumlahnya mencapai Rp 12 miliar lebih untuk Kabupaten Karimun untuk 42 desa. Dan dari APBD Karimun sebesar Rp 15 miliar juga peruntukan yang sama.

Mengenai kekhawatiran para kades juga diakui Kepala Badan Pemeberdayaan Masyarakat Desa dan Kesehjateraan Bangsa (BPMD Kesbang), Hurnaini. "Kalau khawatir bukan Kades saja, kita juga khawatir," aku Hurnaini.

Hanya saja, tambah Hurnaini, kekhawatiran terjadi kesalahpengunaan dana desa tersebut, pemerintah diperkirakan akan menjalankan kebijakan menempatkan tenaga pendamping untuk guliran dana tersebut.
Selain tentunya setiap tahun aparat desa juga sudah sering dilatih, melalui bimbingan teknis (Bimtek) yang dianggap sudah mulai siap melaksanakan program dana desa tersebut.

"Tahun depan akan ada kemungkinan akan dianggarkan untuk biaya pendamping. Rencananya kita akan memberdayakan lagi orang-orang di program PNPM. Di situ ada BKM (badan keswadayaan masyarakat) yang akan diberdayakan untuk ikut melaksanakan program ini. Lagi pula aparat desa juga sering ikut bimtek-bimtek yang kita rasa sudah faham dan mengerti," ujar Hurnaini.

Ia mengatakan dana desa tersebut akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur dasar, penanggulangan kemiskinan, kesehatan, pendidikan. Kemungkinan nantinya juga akan diselipkan untuk biaya konsultan dan biaya pendampingan.

Sementara itu, rincian untuk dana desa tahun ini yang sebesar Rp 12 miliar itu 80 persennya akan dibagi merata kepada 42 desa, dan sisanya 20 persen lagi disesuaikan dengan kondisi desa, seperti jumlah penduduk dan letak geografisnya.

"Nah, kalau dana Rp 15 miliar yang dari APBD itu sebesar 90 persennya juga dibagi rata untuk 42 desa, dan sisanya untuk operasional aparat desa," papar Hurnaini.

Tahun ini, jelas Hurnaini, rata-rata setiap desa telah mendapatkan anggaran antara Rp 600 sampai Rp 700 juta. Tahun depan, tambahnya, jika tidak ada perubahan pada APBD Karimun 2016, maka setiap desa diperkirakan akan mendapatkan sedikitnya Rp 1 miliar.

"Kalau APBD kita nanti pada 2016 normal, kita prediksi sedikitnya bisa mendapat Rp 1 miliar lebih per desa," pungkas Hurnaini. (*)

Editor: Iman Suryanto

Fenomena Air Terjun Sedudo Nganjuk Berubah jadi Hitam Pekat, Pengunjung Dilarang Mandi

Berita Populer