Kanal

Pengesahan APBD Terlambat, Ini Kata Banggar DPRD Batam.

Walikota batam, Rudi, dan Ketua DPRD batam Nuryanto berfoto bersama peserta Rakornas AMA di Harmoni One, Jumat (4/11/2016). -

Laporan Tribunnews Batam, Dewi Haryati

BATAM.TRIBUNNEWS.COM, BATAM - Anggota Badan Anggaran (banggar) DPRD Kota Batam, Udin P Sihaloho mengatakan, keterlambatan pengesahan APBD Kota Batam 2017 disebabkan karena beberapa hal.

"Pertama, kendalanya terkait OPD baru. Ketika kami undang SKPD, mereka nggak berani mempertanggungjawabkan hasil pembahasan karena ada perubahan OPD baru ini," kata Udin saat dihubungi Tribun via Ponselnya, Rabu (4/1/2017).

Alasan kedua, dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD) Kota Batam dan Banggar DPRD Kota Batam memang belum mendapat kesamaan pikiran terkait pokok-pokok pikiran tertentu.

"Kami minta ada harmonisasilah dari Pemko dengan DPRD untuk program yang akan dijalankan 2017, juga mengakomodir hasil-hasil reses anggota dewan kepada masyarakat. Kalau yang sekarang ini, memang sudah ada di pembahasan, tapi jadi prioritas kesekian. Ada kemungkinan itu tidak dikerjakan. Nanti kalau ditanya masyarakat, apa yang kami kerjakan hasilnya," ujarnya.

Udin juga memberi catatan terkait pengerjaan fisik Kota Batam tahun lalu yang terkesan diforsir mendekati batas akhir anggaran.

Waktu pengerjaannya terkesan diperlama, saat mendekati batas waktu baru dikebut.

Menurut Udin, dengan pengerjaan yang lambat seperti itu akan berpengaruh kepada kualitas pengerjaannya.

"Jadi kami minta kalau Januari ini disahkan, April program itu setidaknya sudah mulai jalanlah," kata Udin.

Terpisah, Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achmad mengatakan, keterlambatan pengesahan APBD itu memang disebabkan belum ada titik temu antara Pemko dan DPRD.

"Kalau Pemko ini kita sesuaikan dengan musrenbang. Reses (DPRD) itu memang wajib diusulkan. Antara Musrenbang dan reses ini nanti dipertemukan lagi. Mana yang jadi skala prioritas. Setelah itu disesuiakan dengan besara anggaran. Kalau tidak, ya, ditunda," kata Amsakar.

Wali Kota Batam, Rudi mengatakan, keterlambatan proyek-pyoyek adalah imbas dari lambatnya pengesahan APBD 2016 lalu.

Sebelum proyek itu dilelang, harus dibuat Detail Engineering Design (DED). Jika terlambat, maka jadwal lelang dan pengerjaaanya juga terlambat.

"Seperti tahun kemarin, kerja proyeknya jadi diporsir, siang malam kerja," ujarnya.

Selain itu, keterlambatan pengesahan APBD itu juga berdampak pada upaya menggenjot pendapatan asli daerah (PAD). Padahal, dana itu diperlukan untuk membiayai APBD.

Penulis: Dewi Haryati
Editor: Alfian Zainal

Anjing Milik Korban Pembunuhan di Bekasi Tak Mau Makan dan Menangis, Pakar: Bisa jadi Saksi

Berita Populer