Kanal

Wakajati Kepri: BPKP Tak Lagi Berwenang Tetapkan Kerugian Negara dalam Kasus Korupsi

Kantor Kejaksaan Tinggi Kepri - websitekejaksaantinggi kepri

BATAM.TRIBUNNEWS.COM, TANJUNGPINANG - Kerugian negara menjadi poin penting untuk mengetahui sejauh mana keterlibatan seorang terdakwa kasus korupsi.

Selama ini lembaga BPKP yang menetapkan kerugian negara dalam sejumlah kasus dugaan korupsi.  Menurut Kejaksaan Tinggi Kepri, BPKP kini hanya bertugas mengaudit.

Baca: Kasus Korupsi KONI Natuna, Kejati Kepri Terima Kembalian Duit Tersangka. Ini Jumlahnya!

Baca: BREAKINGNEWS: Kejati Kepri Tetapkan Tersangka Korupsi UT Natuna. Ini Detailnya!

Wakil Kejaksaan Tinggi (Wakajati) Provinsi Kepri Asri Agung Putra SH MH mengatakan, penetapan kerugian negara kini bukan lagi oleh BPKP, melainkan oleh saksi ahli keuangan berdasarkan hasil audit yang dilakukan BPKP.

"Tentang alat bukti keterangan ahli dari BPKP, kita tetap pakai BPKP tetapi haanya sebatas audit saja. ‎Putusan MA dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) hanya masalah kewenangan BPKP hanya mengaudit.

Baca: Kasus BUMD Tanjungpinang Tersendat, Kejari Tunggu Hasil Audit BPKP Kepri

Sementara yang menentukan kerugian negara adalah keterangan saksi ahli keuangan dan jaksa berwenang mengklaim kerugian negara sebagai alat bukti," kata Asri Agung, Kamis (13/4/2017) di Kejakati.(*) 

* Baca berita terkait di Harian TRIBUN BATAM edisi Jumat, 14 April 2017

Penulis: Wahib Wafa
Editor: nandarson

Gubernur Tampar Suporter PSMS Medan hingga Videonya Viral, Beri Penjelasan di Instagram

Berita Populer