Kanal

Mau Dapat Bantuan Pemerintah? Kelompok Tani Harus Berbadan Hukum. Ini Alasannya

Kadistahut Karimun, Muhammad Affan - TRIBUNBATAM/RACHTA YAHYA

BATAM.TRIBUNNEWS.COM, KARIMUN - Dinas Pertanian dan Kehutanan (Distanhut) Karimun mengharapkan kelompok tani atau kelompok peternak mulai mengurus menjadi kelompok tani/ternak berbadan hukum.

Pasalnya, mulai tahun 2018, Distanhut Karimun akan menerapkan ketentuan baru khususnya kelompok tani atau kelompok peternak yang ingin mendapatkan bantuan dari pemerintah.

"Mulai tahun 2018, kelompok tani atau kelompok peternak yang ingin mendapat bantuan dari pemerintah harus berbentuk badan hukum," kata Kadistahut Karimun, Muhammad Affan kepada Tribun Batam.

Baca: Wabup Karimun Safari Ramadan di Masjid Agung, Ini Tausiah Anwar Hasyim

Baca: SIAP-SIAP! Pertengahan Ramadan Masuk Kemarau, Ini Prediksi BMKG Karimun

Affan menjelaskan, dengan berbadan hukum, kelompok tani atau kelompok peternak akan memiliki rasa tanggung jawab yang lebih terhadap setiap bantuan yang mereka terima dari pemerintah.

Bagi pemerintah sendiri, kata Affan akan memudahkan dalam mengevaluasi dan monitoring bantuan-bantuan yang diberikan.

Seperti, apakah bantuan sudah tepat sasaran, kendala serta solusi dalam permasalahan.

Tahun 2018, Distanhut Karimun berencana menggulirkan bantuan sapi kepada kelompok tani/ternak.

"Mudah-mudahan, Distanhut dapat anggaran lebih dari sekarang," katanya.(*)

* Baca berita terkait di Harian TRIBUN BATAM edisi Senin, 29 Mei 2017

Penulis: Rachta Yahya
Editor: nandrson

Benarkah Mie Ayam Tugu Lilin Pajang Solo Pakai Pesugihan Pocong? Yuk Mampir ke Warungnya

Berita Populer