Kanal

Nurdin Ogah Teken Persetujuan Pergantian Ketua DPRD Bintan Lamen Sarihi, Ini Alasannya

Ketua DPRD Bintan Lamen Sarihi - tribunbatam/aminuddin

Laporan Thomm Limahekin

BATAM.TRIBUNNEWS.COM, TANJUNGPINANG - Konflik panjang antara ketua DPRD Bintan dari Partai Golkar Lamen Sarihi dengan DPD I Golkar Kepri belum tuntas juga hingga saat ini.

Golkar berusaha memecat Lamen dari anggota partai dan anggota DPRD Bintan.

Namun, Lamen sendiri tidak lalu tinggal diam; tetap memperjuangkan nasibnya sampai ke mahkamah agung (MA).

DPD I Golkar sudah mengajukan pergantian antarwaktu (PAW) Lamen kepada gubernur Kepri H Nurdin Basirun.

Namun, Nurdin belum menandatangi PAW Lamen sampai saat ini.

Nurdin sendiri bahkan mengaku baru saja menerima surat dari DPP Golkar yang isinya masih berkaitan dengan status Lamen.

Akan tetapi gubernur Kepri itu enggan berkomentar banyak mengenai isi surat itu dan apa langkah yang diambilnya lebih lanjut.

"Ada surat terbaru dari DPP Golkar untuk saya, tetapi saya belum baca," kata Nurdin kepada Tribun, Kamis (8/6/2017) sore.

Nurdin mengatakan, dirinya hati-hati dalam mengambil kebijakan terhadap status Lamen.

Jika kebijakan yang diambil tidak benar, maka keputusan itu bisa berbuah gugatan.

"Saya juga tidak gegabah dalam mengambil kebijakan. Nanti kebijakan saya digugat pula," ungkap Nurdin lagi.

Lamen sendiri mengaku berada pada pihak yang benar. Sebab, dia sendiri selalu bersikap sesuai dengan ketentuan hukum yang ada.

Selain itu, tidak ada pelanggaran hukum yang dilakukannya selama menjabat Ketua DPRD Bintan sehingga PAW tersebut dinilainya tidak beralasan.

Beberapa waktu lalu, Lamen bersama sejumlah anggota dewan Bintan dari perwakilan semua fraksi berkonsultasi ke Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Dirjen Otda) Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri RI).
 
Pada rapat konsultasi tersebut, Lamen memaparkan persoalan yang menimpa dirinya sampai akhirnya dipecat oleh Dewan Pimpinan Daerah (DPD) I Golkar Kepri.
 
Beberapa anggota fraksi juga mempertanyakan status Lamen sebagai ketua DPRD Bintan dan sah tidaknya dokumen Negara yang ditandatanganinya.
 
“Anggota fraksi Golkar tentu paling banyak mempertanyakan itu. Sementara anggota fraksi lain hanya ingin memastikan saja. Tetapi, jawaban dari Ditjen Otda tetap sama saja. Selagi belum ada keputusan yang berkekuatan hukum tetap, Lamen tetap menjadi ketua DPRD Bintan,” tegas Lamen lagi.
 
Selain berkonsultasi dengan Ditjen Otda, Lamen juga memperjuangkan haknya sebagai kader partai sampai ke MA.
 
Dia mengaku sudah mempelajari semua aturan hukum yang berkaitan dengan kasusnya sebelum mengambil langkah hukum terhadap pemecatan dirinya itu.
 
”Pegangan saya adalah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD Tentang Tata Tertib DPRD,” sebut Lamen.
 
Dia menambahkan, kalau dirinya dinyatakan bersalah sebagai seorang anggota DPRD maka seharusnya dirinya harus diperiksa terlebih dahulu oleh Badan Kehormatan (BK).
 
Jika dirinya dipermasalahkan, misalnya karena melanggar kode etik partai, maka seharusnya Mahkamah Partai terlebih dahulu meminta keterangan darinya.
 
“Tetapi saya malah tiba-tiba dipecat tanpa melalui proses tersebut. Nah, PP itulah yang menjadi pegangan gubernur Kepri sebelum menandatangani pergantian antarwaktu (PAW) yang diajukan oleh partai melalui bupati Bintan,” tegas Lamen. 

Penulis: Thom Limahekin
Editor: Alfian Zainal

Beredar Isi Percakapan Asusila Kepsek SMAN 7 Mataram yang Menyeret Baiq Nuril

Berita Populer