Kanal

DKP Kepri: Izin Reklamasi Harus Dua Paket. Jika Satu Tidak Ada, Maka Itu Ilegal

ilustrasi reklamasi -

BATAM.TRIBUNNEWS.COM, BINTAN - Pasca-pembagian kewenangan pengelolaan laut antara kabupaten dan kota, maka segala bentuk terkait perizinan dan pengelolaan laut juga mengalami perubahan.

Perubahan paling terasa adalah terkait izin reklamasi pantai dan laut. 

Kabid Sektorial Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Kepulauan Riau, Budianto, mengatakan, reklamasi 100 persen izinnya di Pemrov Kepri. 

Baca: Empat Calon Komisioner Panwaslu Anambas Sudah Diserahkan ke Bawaslu. Kami Menunggu

Baca: Anda Wanita yang Pernah Berhubungan Seks? Segeralah Lakukan Test IVA. Ini Tujuannya

Perlu diketahui, izin reklamasi dikemas dalam dua paket tak terpisahkan, yakni izin usaha reklamasi dan izin reklamasi.

Jika satu izin ditiadakan, maka reklamasi tersebut ilegal dan berhak dihentikan.

Penjelasan mengenai reklamasi ini disampaikan secara gamblang Budianto dalam diskusi maritim yang digelar Kelompok Diskusi Nusantara (KDN) di Bintan, Rabu (23/8/2017). 

"Kedua izin ini sepaket, dan adanya di provinsi. Bila ada pihak hendak melakukan kegiatan reklamasi namun tidak melengkapi dua paket tersebut, maka izin tidak bisa diberikan, dan reklamasi bisa dihentikan,"kata Budi, Rabu (23/8/2017). 

Dalam upaya menertibkan kegiatan reklamasi laut, Pemrov Kepri telah menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) No 26 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Izin Reklamasi. (min)

* Baca berita terkait di Harian TRIBUN BATAM edisi Kamis, 24 Agustus 2017

Penulis: Aminnudin
Editor: nandarson

Viral Reaksi Ketum PSSI Edy Rahmayadi Menutup Wawancara Sepihak, soal Insiden Tewasnya The Jak Mania

Berita Populer