Kanal

Jangan Main Anggaran! Sistem APBD KarimunTerpantau KPK. Begini Klaim Bupati Rafiq

Ilustrasi. Bupati Karimun Aunur Rafiq didampingi Wabup Anwar Hasyim menyerahkan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Karimun 2016 kepada Wakil Ketua I DPRD Karimun, Azmi saat paripurna, Selasa (4/7/2017) - tribunbatam/rachta yahya

BATAM.TRIBUNNEWS.COM, KARIMUN-Keseriusan dalam reformasi dan transparansi keuangan ditunjukkan Pemkab Karimun. Bupati Karimun Aunur Rafiq menyebut Pemkab Karimun menjalani kerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait penganggaran APBD.

Baca: Terungkap! Inilah 4 Fakta Menghebohkan Gambar Ayam Jago di Mangkuk, Nomor 3 Mengejutkan!

Baca: Kesal Dengan Artis Inikah? Mulan Jameela Curhat Pakai Bahasa Sunda. Ungkap Fakta Menghebohkan Ini

Baca: Ehem! Pernah Bikin Heboh Foto Syur di Majalah Dewasa, Begini Kabar Presenter Seksi Ini Sekarang

Baca: Anda Lolos Seleksi Administrasi CPNS Kemenkumham? Ini Tahapan Lanjutan Menuju Tes SKD

Dengan kerjasama itu, Rafiq mengatakan instansi pemerintah tidak boleh main-main dengan penganggaran dikarenakan terkoneksi secara sistem ke komisi anti rasuah tersebut sehingga memudahkan pemantauan dan pengawasan

"Kita ada kerjasama dengan KPK terkait penganggaran. Jadi sesuatu yang sudah diputuskan tidak bisa dirubah lagi. Misalnya, APBD sudah diketuk atau disahkan, tidak bisa lagi dimunculkan lagi kegiatan-kegiatan baru karena itu akan terpantau oleh sistem di KPK," ujar Rafiq saat ditemui di rumah dinas Bupati Karimun, Kamis (7/9/2017).

Apalagi, tambah Rafiq saat ini pihaknya tengah gencar melaksanakan pengganggaran melalui sistem digital seperti e-planning dan e-bugeting.

"Kalau sudah masuk sistem, kita nanti akan dikasih password. Dirubah atau diapakan anggaran itu akan dengan mudah diketahui. Kalau ada masukkan anggaran baru setelah ketuk palu, nanti akan ditanyai secara detil, anggarannya dari mana, pengelolaannya bagaimana," ujar Rafiq.

Perihal APBD Perubahan Karimun 2017, Rafiq memperkirakan akan disahkan DPRD Karimun pada 12 September ini. Sementara pembahasan APBD Karimun 2018, ia menargetkan mulai dibahas akhir September ini.

"Kawan-kawan di DPRD awalnya minta pada 12 September itu juga tapi kami rasanya belum siap, jadi minta diundur akhir bulan lah," terangnya.

Meski tidak menyebutkan secara rinci besaran APBD Perubahan Karimun 2017 namun Rafiq memprediksi tidak jauh berbeda dengan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran (KUA-PPA) yang telah disepakati bersama dengan DPRD Karimun sekitar akhir Agustus lalu.

Pada rapat paripurna DPRD Karimun itu, disepakati pendapatan daerah sebesar Rp 1,197 triliun.
Angka tersebut naik dari sebelumnya Rp 1,196 triliun.

Kenaikkan juga terjadi pada anggaran belanja daerah dari Rp 1,332 triliun setelah pembahasan naik menjadi Rp 1,334 triliun.

Sementara untuk pembiayaan tidak mengalami perubahan alias tetap sama persis dengan angka sebelum pembahasan Banggar DPRD Karimun bersama Tim Pembahasan Anggaran Daerah (TPAD) Pemkab Karimun yakni sebesar Rp 136 miliar. (*)

Penulis: Rachta Yahya
Editor: Agoes Sumarwah

Warga Gerebek Guru Honorer Asal Madura yang Cabuli Siswi SMP di Dalam Mobil, Awal Kenalan di Medsos

Berita Populer