Kanal

Hore! Provinsi Ambil Alih Perbaikan Mesin e-KTP Rusak. Begini Penjelasannya!

Perekaman e-KTP - youtube

TRIBUNBATAM.ID, TANJUNGPINANG- Kewenangan pemerintah daerah khususnya Pemko dan Kabupaten mulai menyusut.

Hal itu seiring banyaknya kewenangan yang ditarik ke pusat maupun provinsi oleh pemerintah pusat.

Baca: BREAKINGNEWS: Kasus Penggelapan Sabu Barang Bukti, Kejari Pinang Segera Tahan 6 Polisi Ini!

Baca: Heboh! Menyamar Jadi PSK, Kapolsek Cantik Ini Dapat Kenaikan Pangkat. Langsung Promosi Jabatan!

Baca: Heboh! Data Kependudukan Disdukcapil Tanjungpinang dengan Kemendagri Berbeda. Ini Selisihnya!

Bahkan boleh di kata, hanya 40 persen dari pengelolaan yang masih ada di pemerintah Pemko maupun Kabupaten.

"Semua kewenangan banyak ditarik ke pusat maupun provinsi. Tinggal 40 persen saja yang didaerah. Kita bicara otonomi daerah tentunya serahkanlah ke pemerintah kota.

Seperti e-KTP, sebenarnya kalau bicara Otonomi biarkanlah kita yang memiliki kewenangan mengeluarkan (e-KTP)," kata Lis Darmansyah walikota Tanjungpinang usai rapat di Polres Tanjungpinang, Rabu (18/10/2017).

Harapan itu tentunya punya alasan. Lis menuturkan bahwa pengelolaan e-KTP akan lebih fokus dan lebih baik lagi jika penangananya dikelola didaerah. Karena seperti diketahui permasalahan e-KTP nampak tidak ada surutnya.

"Permasalahan di semua daerah itu sama. Jadi kita entri data (pemohon e-KTP) ke pusat‎, namun berbulan-bulan NIK (nomor induk kependudukan) baru keluar. Kita baru cetak setelah nomor induk itu keluar.

Halaman
12
Penulis: Wahib Wafa
Editor: Agoes Sumarwah

Benarkah Mie Ayam Tugu Lilin Pajang Solo Pakai Pesugihan Pocong? Yuk Mampir ke Warungnya

Berita Populer