Kanal

Ultimatum KPK: Ratusan Miliar Dana Pascatambang di kepri Harus Dipindahkan ke Rekening Pemprov

Bekas galian dan waduk yang digunakan untuk mencuci batu bauksit di Tanjungpinang - Tribun Batam/Aprizal

Laporan Thomm Limahekin

TRIBUNBATAM.id, TANJUNGPINANG- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI mulai mengambil sikap tegas terhadap dana pascatambang yang selama ini masih mengendap di kabupaten dan kota di Kepri.

Dalam rapat koordinasi, supervisi dan pencegahan di Batam, Rabu (5/6/2018), KPK menginstruksikan Dinas ESDM Kepri untuk memindahkan dana itu dari rekening QQ Bupati Perusahaan dan Wali Kota Perusahaan ke rekening QQ Gubernur Perusahaan dalam hal ini Kantor Pusat Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Selama ini, dana pascatambang yang sejatinya harus digunakan untuk reklamasi lahan pascatambang, banyak mengendap di Bank Perkreditan Rakyat (BPR).

Jumlah dana pascatambang di seluruh Provinsi Kepri tersebut lebih dari Rp 200 miliar.

Baca: Ini Jumlah Dana Pasca Tambang Bidikan KPK yang Mengendap di Kepri, Terbesar Kaqbupaten Bintan

Bahkan, ada beberapa perusahaan yang belum memenuhi kewajibannya untuk menyetorkan dana pascatamabang ini ke BPR yang ditunjuk oleh pemerintah daerah.

"Dana pascatambang dari BPR harus dipinfahkan ke bank pemerintah. Kalau pihak BPR berkeberatan, maka KPK akan bertindak langsung," kata Amjon, kepala Dinas ESDM Kepri kepada TRIBUNBATAM.id, Kamis (6/6/2018) siang.

Amjon menegaskan, laporan hasil pemeriksaan (LHP) pertama KPK sudah turun.

Namun, pemerintah daerah dan BPR meminta toleransi karena jika dana itu ditarik serta-merta, bisa membuat BPR tersebut kolaps.

Berdasarkan kondisi tersebut, KPK kemudian menerbitkan LHP kedua.

Halaman
12
Penulis: Thom Limahekin
Editor: Alfian Zainal

Fenomena Air Terjun Sedudo Nganjuk Berubah jadi Hitam Pekat, Pengunjung Dilarang Mandi

Berita Populer