Kanal

DPRD Kepri Akhirnya Sahkan Perda Barang Milik Daerah, Ini Pekerjaan Rumah Setelahnya!

Penandantanganan Perda Pengelolaan Barang Milik Daerah di DPRD Kepri, Selasa (3/7/2018) - tribunbatam/thom limahekin

TRIBUNBATAM.id, TANJUNGPINANG-DPRD Kepri akhirnya mengesahkan Peraturan Daerah (Perda) Pengelolaan Barang Milik Daerah, dalam sidang paripurna di Kantor DPRD Kepri Pulau Dompak Tanjungpinang, Selasa (2/7/2018) siang.

Pengesahan tersebut menyusul catatan panitia khusus (Pansus) DPRD Kepri kepada Pemprov Kepri untuk segera diperbaiki.

Adapun catatan tersebut adalah ketidaktertiban Pemprov Kepri dalam penatausahaan aset-aset milik daerah. Selain itu, dari segi administrasi, banyak aset milik Pemprov Kepri yang dalam pembuktian kepemilikan aset tidak ada.

Baca: Mengenal Tim Nanggala! Intelijen Tempur Kopassus Yang Sering Gunakan ‘Nama Wanita’ Sebagai Kode

Baca: Dikabarkan Bakal Maju Caleg di DPRD Kepri, Begini Jawaban Lis Darmansyah

Baca: Mengenal Jenderal Hoegeng, Kapolri Paling Legendaris di Kepolisian. Ini Sepak Terjangnya!

Baca: Jangan-jangan Ponsel Anda Termasuk? Inilah Daftar 10 Ponsel Terlaris Sepanjang Masa

"Pembuktian aset khususnya pada aset tanah dan bangunan banyak yang belum dilengkapi dengan sertifikat," kata Rudi Chua, ketua Pansus di ruang rapat paripurna.

Atas dasar itu, Pansus menyampaikan usulan perbaikan dalam pengelolaan barang milik daerah daerah dan pengamanan aset. Satu di antaranya melakukan pendataan dan invetarisasi ulang secara lengkap dan mutakhir.

"Data aset juga dibuat sebagai data final yang bersifat permanen, sehingga apabila terjadi pergantian pejabat, yang bertanggung jawab data tersebut, tetap ada," kata Rudi.

Selanjutnya, Pemprov diminta melakukan pemetaan aset tanah dan bangunan yang bermasalah karena tidak memiliki sertifikat dan bukti kepemilikan. Sebab, berdasarkan data yang dimiliki,

Pemprov memiliki 113 aset tanah dan bangunan yang berasal dari 90 aset asal Pemprov Riau dan 23 aset yang sudah diserahkan, namun belum memiliki Kartu Inventaris Barang (KIB).

Penandantanganan Perda Pengelolaan Barang Milik Daerah di DPRD Kepri, Selasa (3/7/2018) (tribunbatam/thom limahekin)

Ketua DPRD Kepri, Jumaga Nadeak menambahkan bahwa persoalan terbesar dalam pengamanan barang milik daerah adalah sertifikat kepemilikan atas nama Pemprov Kepri. Untuk mengatasi itu, Jumaga menyarankan agar segera melakukan kerjasama dengan Badan Pertanahan Nasional, kantor Wilayah Kepri.

"Saya juga meminta agar dibentuk tim inventarisasi dan sertifikasi aset tanah dan bangunan yang melibatkan Badan Pertanahan Nasional. Sehingga, pemanfaatan aset bernilai ekonomis dapat meningkatkan kontribusi kepada pendapatan asli daerah ini," tegas Jumaga.

Menanggapi ini, Gubernur Kepri Nurdin Basirun mengucapkan terimakasih atas saran dan masukan DPRD Kepri. "Temuan ini akan kami tindaklanjuti. Dalam waktu dekat, kami akan melakukan penelusuran dokumen milik daerah demi tercapainya kesejahteraan masyarakat," janji Nurdin. (*)

Penulis: Thom Limahekin
Editor: Agoes Sumarwah

Ditemukan Tewas di Sawah, Mahasiswi Aceh Ternyata Dibunuh Pacar karena Alasan Ini

Berita Populer