Kanal

Kapal Ikan Bermuatan Hiu Ditangkap Lanal di Pulau Matak Anambas

Kapal ikan Indonesia (KII) Kapal Motor Borneo Pearl yang ditangkap oleh Kapal Angkatan Laut (KAL) Baruk Lanal Tarempa di sekitar Desa Ladan Tenggara Pulau Matak. - tribun batam

TRIBUNBATAM.id, ANAMBAS - Komandan Lantamal IV Tanjungpinang Laksamana Pertama TNI Ribut Eko Suyatno berkunjung ke Anambas, Selasa (31/7/2018).

Kedatangannya untuk melihat secara langsung kapal ikan Indonesia (KII) Kapal Motor Borneo Pearl yang ditangkap oleh Kapal Angkatan Laut (KAL) Baruk Lanal Tarempa di sekitar Desa Ladan Tenggara Pulau Matak.

Dari rilis yang diterima TRIBUNBATAM.id, KM Borneo Pearl masuk dalam jenis kapal latih.

Saat ditangkap, kapal itu dinahkodai Isamudin. Kapal ditangkap karena diduga melakukan pelanggaran.

Selain itu, kapal tidak dilengapi dengan surat persetujuan berlayar (SPB) dan daftar awak kapal. Kapal tidak dilengkapi dengan surat izin penangkapan ikan (SIPI).

Kapal yang diamankan tersebut berbobot 77 Gross Ton (GT) dengan sembilan anak buah kapal serta dua orang penumpang.

Di dalam kapal tersebut juga terdapat 850 kilogram hiu, lima kilogram sirip hiu, dan 25 kilogram cumi.

"Dugaan sementara, KII tersebut melanggar Undang Undang nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan pasal 93 ayat 1 dan pasal 98. Selain itu, mereka diduga melanggar pasal ‎312 UU nomor 17 tahun 2008 tentang pelayaran," ujar Danlantamal IV melalui Kadispen Mayor Laut (KH) M. Samuel Pontoh.

Baca: Mabes TNI Turun Cek Langsung Proyek Bhakti di Anambas, Pak Kolonel Usap Cat Dinding Sekolah

Baca: Perizinan Terhambat di Anambas, Gubernur Kepri: Silakan Lapor ke Saya!

Baca: Pemkab Anambas Segera Urus Sertifikat Aset Berupa Tanah, Segini Nilai Asetnya

Dalam Undang Undang perikanan paal 93 ayat 1 menjelaskan, pidana penjara paling lama enam tahun dan denda paling banyak Rp2 juta.

Denda dibebankan bagi setiap orang yang memiliki atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia, melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia‎ dan atau di laut lepas yang tidak memiliki SIPI.

Sementara Undang Undang Perikanan Pasal 98 menyebutkan pidana penjara paling lama satu tahun dan denda paling banyak Rp 300 juta bagi nahkoda kapal perikanan yang tidak memiliki SPB.

Adapun Undang Undang Pelayaran Pasal 312 menyebutkan pidana penjara paling lama dua tahun dan denda paling banyak Rp300 juta bagi setiap orang yang mempekerjakan seseorang di kapal dalam jabatan apapun tanpa SIPI dan tanpa memiliki kompetensi, ketrampilan serta dokumen pelaut yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145. (*)

Penulis: Septyan Mulia Rohman
Editor: Sri Murni

Video Detik-detik King Kobra Ditangkap Kurir JNE di Perumahan, Warga Mengaku Lihat Ada 6 Ekor Ular

Berita Populer