Kanal

Massa Nelayan Bintan Demo Soal Asuransi, Dinas Perikanan Sebut Jasindo. Begini Penjelasannya

Suasana demo massa nelayan di DPRD Bintan, Senin (20/8/2018) - tribunbatam/aminnudin

TRIBUNBINTAN.COM, BINTAN- Selain mendatangi kantor DPRD Bintan, kelompok massa nelayan asal Kecamatan Gunung Kijang juga sempat mendatangi kantor Dinas Perikanan (DP) Bintan, Senin (20/8/2018).

Di kantor DKP Bintan, nelayan mempertanyakan kejelasan kartu asuransi nelayan.

Salah satu anak nelayan Suku Laut, Yohannes Jamil menyebutkan, mereka terpaksa turun ke Dinas Perikanan untuk meminta penjelasan perihal kartu asuransi nelayan.

Pasalnya, ada nelayan lokal atas nama Amran terlibat insiden kecelakaan laut belum lama ini. Kartu Asuransi nelayan ternyata tidak bisa diklaim untuk pengobatan seperti layanan Kartu BPJS.

Baca: Jadwal Kapal dan Pesawat Tidak Sesuai, Penumpang Anambas Terpaksa Menginap

Baca: Dinas Pertanian Tanjungpinang Pantau Kurban, 151 Sapi Kurban Tak Layak. Begini Penjelasannya

Baca: Kapal Kandas Kerap Terjadi Perairan Kepri, Ini Analisa Basarnas Tanjungpinang

Baca: Tanjungpinang Banjir Kedai Kopi Berfasilitas Wifi, Ini Alasan di Baliknya

"Ini membingungkan. Mengapa kartu asuransi tersebut tidak bisa dipakai. Padahal dulu pihak perikanan aktif menjelaskan kepada kami manfaat perlindungn asuransi nelayan," kata Yohannes.

Dalam dengar pendapat yang berlangsung di ruang pertemuan Dinas Perikanan, pihak perikanan menjelaskan, perihal klaim asuransi nelayan adalah urusan PT Asuransi Jasindo. Dinas Perikanan hanya sebatas sosialisator dan fasilitator.

"Kita hanya pelaksana yang ada di lapangan. Sementara, semua aturan asuransi yang membuat Jasindo selaku perusahaan.

Suasana demo massa nelayan di DPRD Bintan, Senin (20/8/2018) (tribunbatam/aminnudin)

Dasar peraturan yang membuat mereka, kita tidak dilibatkan sedikitpun. Kita hanya dilibatkan hanya sebatas sosialisasi serta memfasilitasi teman teman nelayan yang berkenan ikut program,"kata Fachrimsyah, Kadis Perikanan.

Dinas Perikanan mempersilhkan pihak nelayan meminta penjelasan langsung seputar polis asuransi ke perusahaan asuransinya langsung.

Dalam hal ini bisa melalui Kementerian kelautan dan Perikanan (KKP). Sebab dalam keasuransian nelayan, pihak pertama dalam hal ini adalah KKP.

Selain persoalan asuransi yang tidak jelas, kelompok nelayan juga meminta agar Dinas Perikanan memberhentikan Kepala UPT Perikanan di Kawal. Pasalanya, kepala UPT tersebut tidak berfungsi dan terkesan tidak bekerja.

"Kami minta Dinas Perikanan pecat saja kepala UPT Kawal. Masa jumlah nelayan setempat saja dia gak tahu, tugasnya apa selama ino," ujar perwakilan nelayan. (*)

Penulis: Aminnudin
Editor: Agoes Sumarwah

Pengakuan Wanita Penabrak Anggota Polisi usai Terobos Rombongan Presiden Jokowi

Berita Populer