Kanal

ABUPI Fokus Bahas Peraturan Saja, Daniel Sebut Lebih Penting Kapal Ikuti Arah Perdagangan

Asosiasi Badan Usaha Pelabuhan Indonesia (ABUPI) melangsungkan pertemuan dengan beberapa pengusaha di hotel Holiday Inn, Jumat (24/8/2018) - TRIBUNBATAM/ROMA ULY SIANTURI

TRIBUNBATAM.id, BATAM - Asosiasi Badan Usaha Pelabuhan Indonesia (ABUPI) melangsungkan pertemuan dengan beberapa pengusaha di hotel Holiday Inn, Jumat (24/8/2018).

Dalam pertemuan ini membahas perihal peraturan-peraturan yang bakal dilakukan di pelabuhan.

"Pembahasan hari ini lebih banyak ke peraturan harus begini dan begini. Saya sebenarnya tadi itu mau bertanya tetapi karena semua peserta bebas bertanya, jadi waktu pun tak sempat," ujar Ketua Gabungan Forwarder dan Ekspedisi Indonesia Kota Batam, Kepulauan Riau, Daniel Burhanudin kepada Tribun.

Sayangnya, kata Daniel, dari sekian banyak pertanyaan tak ada yang menanyakan seperti yang ia inginkan. Memang peraturan itu penting, tetapi ada yang lebih penting dari peraturan.

"Jadi ABUPI ini pengelolaan suatu objek masuk ke Batam. Tetapi kalau hanya pengelolaan kalau tidak ada yang mau dikelola bagaimana," katanya seusai rapat.

Seharusnya yang lebih penting adalah kapal mengikuti arah perdagangan, jadi perdagangannya perlu di tingkatkan agar kapal masuk. Kalau tidak ada perdagangan apa yang harus dikelola.

"Jadi kalau itu dibahas, barulah kita cerita transhipment. Tetapi tak ada pembahasan itu," katanya.

Baca: Warga Desa Teluk Radang Karimun Sering Tergelincir. Ternyata Begini Kondisi Ponton

Baca: DPRD Minta Pemko Tanjungpinang Selesaikan Rumah Dinas Walikota Agar Bisa Ditempati

Baca: Angka Kecelakaan di Bintan Cukup Tinggi. Sebulan Pasti Ada yang Meninggal

Misalnya saja, pemerintah membuat dermaga sebagus mungkin, apakah ada kapal ingin masuk? Tak mungkin, oleh sebab itu harus dibuatlah suatu daya tarik. Cara itulah yang harus dilakukan.

"Bukan hanya bahas peraturan pengelolaan objek. Sedangkan objeknya saja tidak ada. Seharusnya objeknya harus masuk dulu," katanya.

Sekarang yang dilakukan adalah pengelolaan objek saja. Tidak memikirkan bagaiman objek ini masuk le Batam. Intinya, secara garis besar, terlalu banyak bertanya perihal peraturan.

Terlihat yang menghadiri pertemuan ini, Kepala Kanpel BP Batam, Nasrul Amri Latif, dan sisanya kebanyakan pengusaha dari Jakarta.

Tak hanya itu, kata Daniel, Perwakilan Dinas Perhubungan Kepulauan Riau juga mengatakan 12 mill itu haknya pemerintah daerah. Tetapi yang dilupakan, lama sebelum otonomi daerah padahal dikelola oleh pelabuhan dan menjadi hak perhubungan laut.

"Coba hanya meminta bagi saja. Pasti dibagikan. Ini kalau dibagi untuk pemerintah daerah, bagian perhubungan laut tidak mendapatkan apa-apa lagi. Padahal mereka juga bekerja misalnya pengerukan dan lainnya. Sampai sekarang peraturan itukan belum ada terlaksana," katanya. (rus)

Penulis: Roma Uly Sianturi
Editor: Zabur Anjasfianto

Anjing Milik Korban Pembunuhan di Bekasi Tak Mau Makan dan Menangis, Pakar: Bisa jadi Saksi

Berita Populer