Kanal

Endapkan Dana di Bank, Pemerintah Bakal Ubah Dana Transfer ke Pemda Jadi Non Tunai

Ilustrasi - Istimewa

TRIBUNBATAM.ID, JAKARTA-Pemerintah pusat akan mengubah pengucuran dana daerah menjadi bentuk non tunai kepada daerah yang memilih mengendapkan dananya di bank daerah ketimbang membiaya pembangunan.

Apalagi pemerintah tahun depan akan meningkatkan jumlah tranfer alokasi dana daerah. Bank daerah bakal banyak mendapatkan dana segar ini. Alokasi dana transfer daerah dan dana desa dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2019 naik signifikan.

Berdasarkan data RAPBN 2019, jumlah transfer dana desa ke daerah adalah sebesar Rp 832,3 triliun, naik 9% secara tahunan atau year on year (yoy). Transfer dana pada tahun 2019 mendatang mengalami kenaikan dibandingkan 2018 yang sebesar Rp 763,6 triliun.

Baca: Heboh Ada Haters Bayaran Bully Aksi Lipsync di Asian Games, Begini Reaksi Via Vallen

Baca: Negara Ini Dulu Kaya Berkat Hasil Minyak Bumi, Kini di Ambang Kebangkrutan: Venezuela

Baca: Dilempar Belati hingga Diburu Sniper, Rhoma Irama Blak-blakan Pengalamannya 4 Kali Hampir Dibunuh

Baca: Belum Dapat Jawaban Kemenpan-RB, Penerimaan CPNS di Kepri Belum Jelas

Kenaikan dana ini memang menjadikan pundi-pundi bank daerah semakin seksi. Walaupun sebenarnya belakangan ini, bank daerah memang mulai mengurangi ketergantungan mereka pada anggaran dari pemerintah.

Bambang Setiawan, Direktur Utama Bank BPD DIY menyebutkan, efek kenaikan transfer daerah ini akan positif bagi likuiditas BPD. "Likuiditas BPD DIY sangat kuat karena ditopang 81% dana masyarakat dan 19% dana pemda," kata Bambang.

Menurut dia, BPD DIY tak bergantung pada dana pemda. Apalagi ada aturan peraturan Menteri Keuangan (PMK) No 18/PMK.07/2017 terkait konversi dana bagi hasil (DBH) dan dana alokasi umum (DAU).

Dengan aturan ini, Abdul Haris Sahilin, Sekretaris Perusahaan Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, bilang bagi pemda yang tingkat belanjanya rendah atau banyak dana mengendap di kas,

transfer dana dari pemerintah pusat selanjutnya akan diubah bentuk non tunai atau dalam bentuk Surat Berharga Negara (SBN). "Sesuai aturan, maka transfer non tunai berupa SBN sangat tergantung tingkat belanja pemda," kata Abdul.

Dana masyarakat

Data Bank Indonesia juga menunjukkan dana pemda hanya menyumbang 30% dari total dana pihak ketiga bank daerah. Sisanya, 70% DPK bank daerah berasal dari dana masyarakat.

Sementara Fahmi Bagus Mahesa, Direktur Utama Bank Banten bilang transfer dana pemda yang naik akan membuat likuiditas bank-bank daerah meningkat.

"Tahun depan transfer dana akan terus dilakukan, karena pemerintah menganggap hal ini telah membantu meningkatkan kinerja pelayanan dasar publik di daerah," kata Fahmi.

Selain itu, dengan transfer daerah yang naik, maka tata kelola bank-bank daerah tersebut fokus ke transaksi non-tunai, sesuai keinginan pemerintah.

Terkait likuiditas, sampai akhir tahun mendatang Bank Banten memproyeksi rasio loan to deposito ratio (LDR) sebesar 92%. (*)

Editor: Agoes Sumarwah
Sumber: Kontan

Kronologi Anggota The Jak Mania Tewas Dikeroyok Oknum Suporter Persib, sempat Minta Tolong

Berita Populer