Kanal

KPU Bintan Imbau Warga Rekam KTP Elektronik Biar Dapat Mencoblos, Begini Penjelasannya

Logo Pemilu 2019 -

TRIBUNBINTAN.COM, BINTAN-Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bintan mengimbau masyarakat yang belum melakukan perekaman KTP Elektronik agar segera mengurusnya ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bintan.

Komisioner KPU Bintan Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat, Haris Daulay mengatakan, syarat mutlak menjadi pemilih pada pemilu serentak 2019 nanti adalah sudah memiliki KTP Elektronik atau Surat Keterangan (Suket) yang dikeluarkan Disdukcapil setempat.

Baca: Bahan Mudah Dicari, Beginilah Cara Bikin 3 Ramuan Alami Penghilang Sakit Asam Urat

Baca: Hendak Tangkap Bung Karno, 5 Polisi Jepang Ini Kabur Takut dengan Bambu Runcing

Baca: Inilah 6 Penyanyi Tanah Air Pengisi Acara Penutupan Asian Games 2018, Ada Siti Badriah

Haris menambahkan, untuk memperoleh data KTP Elektronik dan Suket tersebut warga harus melakukan perekaman dikantor Disdukcapil tersebut.

"Berdasarkan informasi yang diperoleh dilapangan maupun koordinasi dengan Disdukcapil masih ada warga yang enggan melakukan perekaman," kata Haris, Kamis (30/8/2018).

Untuk memantau perkembangan perekaman tersebut, KPU Bintan tetap melakukan koordinasi dengan Disdukcapil Bintan untuk memantau perkembangan warga yang akan menjadi pemilih pada pemilu nanti.

Haris menambahkan, selain warga yang akan menjadi pemilih pemula, ada warga yang mutasi data dari KTP Siak yang saat ini terus didata Disdukcapil.

Mereka inilah yang dominan akan menjadi pemilih dalam Daftar Pemilih Khusus yang menggunakan KTP atau Suket saat pencoblosan nanti.

"Untuk pemilih pemula saat ini berdasarkan Sidalih, terdata sebanyak 7.492 diperkirakan akan terus bertambah seiring perekaman yang terus dilakukan Disdukcapil," ujar Haris.

Haris menjelaskan, walaupun Daftar Pemilih Tetap Bintan sudah ditetapkan sebanyak 98.370 pemilih, namun proses penyusunan daftar pemilih akan terus berlangsung

dalam tahapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK). Sehingga potensi warga yang tidak terdata seharusnya bisa diminimalisir semaksimal mungkin.

"Dalam pemilu serentak setiap warga negara yang memenuhi syarat dan ada KTP atau Suket berhak memilih, minimal memilih presiden dan wakil presiden," katanya. (*)

Penulis: Aminnudin
Editor: Agoes Sumarwah

Kronologi Lengkap Mahasiswi Dibunuh Pacar di Aceh, Diajak Jalan hingga Pelaku Kabur ke Rumah Ipar

Berita Populer