Kanal

Nasihan Akan Ungkap Fakta: Sebut Replik Jaksa Tak Sesuai

tim pengacara nasihan saat sidang pledoi -

TRIBUNBATAM.id - Sidang kasus asuransi PT BAJ cukup menarik perhatian masyarakat Batam. Sidang yang digelar di PN Tanjungpinang dengan terdakwa M Nasihan itu, Senin (3/9) ini bakal memasuki agenda duplik.

Pada sidang kali ini terdakwa Nasihan yang merupakan penasihat hukum dari PT BAJ, menyatakan siap mematahkan dalil-dalil yang disusun oleh jaksa penuntut umum.

Baca: Nasihan Bacakan Pledoi: Uang Negara yang Mana yang Dirugikan?

Baca: Penasihat Hukum M Nasihan Cium Banyak Keganjilan

Baca: Sidang Perdana Korupsi PT BAJ Dengan Terdakwa Nasihan, Ini Dakwaan Jaksa Kejati!

Melalui Penasihat hukumnya, DR Sudiman Sidabukke SH, Mhum, Heri Perdana Tarigan SH, Hematang Septinus SH, M Pilipus Tarigan SH, dan Prasetyo Utomo SH, terdakwa ingin kembali meluruskan fakta dan kasus posisi sengketa perdata antara PT BAJ dengan Pemko Batam.

“Saat ini sengekta perdata PT BAJ dengan Pemko belum selesai karena terdakwa belum menerima putusan. Fakta juga, bahwa belum ada penetapan Pengadilan Negeri Batam tentang pengeksekusian uang sebesar Rp 55 miliar, yang merupakan milik PT BAJ,” kata Heri Perdana Tarigan SH dalam rilis yang diterima Tribun, Minggu (2/9).

Nasihan menyatakan, sebagai perusahaan swasta maka PT BAJ secara badan hukum tunduk kepada UU perseroan terbatas. Karena itu, selama ini BAJ juga tidak pernah menerima sertaan modal dari negara.

Tim Penasehat Hukum juga menguatkan bahwa kasus ini murni perdata setelah mendapatkan kesaksian dari ahli, dimana mereka telah menghadirkan sesepuh hukum Indonesia, Yahya Harahap.

“Melihat uang ini uang (milik) siapa, lihat saja siapa yang menguasai, mengelola dan bertanggungjawab? Dalam perkara ini bukti dan fakta mengarah kepada kepemilikan PT BAJ karena merupakan bagian asset milik mereka,” kata Heri Perdana Tarigan menirukan pernyataan ahli hukum itu.

Dengan demikian, menurutnya, objek Rp 55 miliar yang dimaksud bukanlah uang negara. “Apalagi tidak ada perhitungan kerugian negara dari Lembaga yang berwenang, yaitu BPK, maupun BPKP, hal ini membuktikan bahwa, perkara Nomor Reg. No : 11/Pid.Sus. Ptk/2018/PN.Tpg, ini, bukanlah merupakan perkara korupsi melainkan perkara perdata. Dan jikapun masuk dalam pidana bukan merupakan tindak pidana korupsi. Dengan demikian terdapat kesalahan penerapan proses hukum,” katanya.

Dalam eksepsi pribadi Nasihan, ia juga pernah menyatakan bahwa rangkaian situasi dan kondisi yang dialaminya dalam proses pencarian kebenaran selalu dihadapkan kepada arogansi kekuasaan, pangkat dan jabatan.

Oleh karena itu, tim pengacara juga berharap majelis hakim bisa menempatkan fakta-fakta terebut dalam proses peradilan yang ada. “Majelis Hakim yang mulialah yang akan menyelesaikan kisah penegakan hukum ini, dan menentukan ke mana arah penegakan hukum aquo. Penegakan hukum substantif, tidak boleh bertentangan dengan penegakan hukum prosedural” katanya.(*)

Penulis: Purwoko

Pengakuan Wanita Penabrak Anggota Polisi usai Terobos Rombongan Presiden Jokowi

Berita Populer