Kanal

KPK Sosialisasi Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara di DPRD Batam, Baru 12 Persen Lapor

Ketua DPRD Kota Batam, Nuryanto didampingi Wakil Walikota Batam, Amsakar Achmad saat memimpin rapat paripurna, Kamis (16/8/2018) - TRIBUN BATAM/ARGIANTO D NUGROHO

TRIBUNBATAM.id, BATAM-Ternyata sejauh ini hanya 12 persen anggota DPRD Batam yang melaporkan kekayannya ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Melihat kondisi ini, KPK melakukan sosialisasi pembuatan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di kantor DPRD kota Batam.

"Di Batam wajib, agar seluruh pejabat dan anggota DPRD itu melaporkannya. Dari 49 orang anggota dewan yang melapor baru 12 persen saja. Sisanya belum pada lapor," ujar Ketua DPRD kota Batam, Nuryanto yang sering disapa Cak Nur kepada Tribun, Selasa (4/9/2018).

Baca: Penyakit Asam Urat Dapat Disembuhkan Total? Begini Jawaban Ahlinya

Baca: Kasus Gantung Diri di Kedai Kopi, Istri Korban Histeris Melihat Jasad

Baca: Inilah Alasan Tim Nanggala, Intelijen Tempur Kopassus Sering Gunakan ‘Nama Wanita’ Sebagai Kode

Hal ini dimungkinkan karena faktor tidak paham dan ketidaktahuan beberapa anggota dewan bagaimana cara melaporkannya, maka pihak KPK melakukan sosiasisasi langsung.

Sosialisasi ini berlangsung di kantor DPRD kota Batam lantai 2 tepat pukul 10.30 WIB. Terlihat sosialisai ini juga bersifat tertutup.

Nuryanto sendiri mengakui setiap tahunnya selalu melakukan pelaporan dan sudah selesai untuk tahun ini. Menurutnya pembuatan laporan ini tidak sulit dan cukup mudah.

"Saya sudah selesai tahun ini. Dan setiap tahun selalu saya laporkan," katanya.

Ia juga mengimbau kepada seluruh pejabat di kota Batam agar selalu melaporkan kekayaannya setiap tahunnya. Pasalnya pelaporan itu merupakan bagian yang paling penting. (*)

Penulis: Roma Uly Sianturi
Editor: Agoes Sumarwah

5 ABG Digerebek Hendak Gelar Pesta Seks di Makassar, 3 Gadis Masih di Bawah Umur

Berita Populer