Kanal

Pekerja Perusahaan Tambang Granit Sememal Mengadu ke DPRD. Ini yang Mereka Tuntut

Para pekerja PT KDH melakukan orasi di depan Kantor DPRD Karimun - Tribun Batam

TRIBUNBATAM.id, KARIMUN - Ratusan pekerja PT Kawasan Dinamika Harmonitama (KDH) mendatangi Kantor DPRD Karimun, Selasa (4/9/2018).

Para pekerja perusahaan tambang granit yang berlokasi di Sememal, Kelurahan Pasirpanjang, Kecamatan Meral Barat, tersebut mengadu ke Pemerintah Daerah lantaran resah akan kelanjutan nasib mereka.

Baca: Intervensi Harga Granit, Gubernur Nurdin Akan Panggil Pengusaha Tambang Granit Karimun

Baca: Pekerja Tambang Granit Karimun Tuntut UMS 2012

Baca: Sengketa Dua Tambang Granit Bintan Rugikan Warga

Berdasarkan informasi yang mereka peroleh, PT KDH "dipailitkan". Namun hingga saat ini, belum ada kejelasan dari pihak perusahaan kepada pekerja mengenai hal itu.

Kecemasan pekerja semakin menjadi-jadi setelah curiga atas tindakan pihak perusahaan yang mengeluarkan satu-persatu asetnya dari lingkungan perusahaan.

Pekerja terlihat mendatangi kantor DPRD di Kecamatan Tebing mengunakan beberapa bus dan mobil. Mereka melakukan aksi damai dengan berorasi sembari membawa spanduk berisi tuntutan.

Setelah beberapa saat menyampaikan tuntutan melalui orasi, perwakilan pekerja diajak berdialog oleh Komisi I DPRD Karimun dan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Karimun. Terlihat Wakil Ketua DPRD Karimun (Bakti Lubis), Ketua Komisi I DPRD Karimun (Anwar Abubakar), Sekretaris Komisi I DPRD (Sulffanow Putra), Kadisnaker Kabupaten Karimun (Hazmi Yuliansah) dan Kabid Hubungan Industrial (Poniman).

Koordinator aksi yang juga Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Kabupaten Karimun, Anis Jasni meminta agar pihak perusahaan dapat terbuka sehingga pekerja tidak merasa nasibnya terkatung-katung.

"Sampai saat ini belum ada kejelasan dari perusahaan," katanya.

Melihat permasalahan ini, Anis merasa ada pihak-pihak yang bermain. Pasalnya pihak perusahaan tetap sanggup membayarkan pajak kepada Pemerintah Daerah dan royalti kepada masyarakat.

"Ini mereka dipailitkan lho. Ini awalan "di". Pengusaha mau membayar pajak dan royalti kepada masyarakat. Pajak Rp 1 M dibayarkan ke pemerintah. Itu tanda perusahaan bagus. Jadi jika dipailitkan maka ada pembonceng disini," paparnya saat diwawancara.

Anis menyampaikan permasalahan seperti ini sudah yang kedua kalinya terjadi. Pada masalah yang sebelumnya SPSI Karimun mengadukan ke Presiden RI dan diselesaikan melalui Kementerian Perindustrian dan Perdagangan.

"Tiga hari berdiskusi dengan kementerian permasalahan waktu itu selesai," ujarnya.

Dengan aksi dan pengaduan yang mereka lakukan, para pekerja berharap DPRD dan Pemkab Karimun maka masalah mereka dapat terselesaikan.

Sementara itu Wakil Ketua DPRD Karimun, Bakti Lubis dan Ketua Komisi I DPRD Karimun, Anwar Abubakar mengatakan hal yang sama, yakni akan menyurati pihak perusahaan agar masalah ini dapat segera diselesaikan.

"Kita akan panggil perusahaan. Mungkin hari ini kita surati Pt KDH dan Minggu ini juga akan kita panggil. Rekan-rekan pekerja jangan terlalu risau, tapi harus disikapi, kita akan kawal bersama," kata Lubis. (*)

Penulis: Elhadif Putra
Editor: Ucu Rahman

Haringga Sirla Tewas Dikeroyok, Bermula dari KTP Korban Dirazia Sejumlah Suporter Persib Bandung

Berita Populer