Kanal

Butuh 12 Ton Setiap Hari, Ini Estimasi Kebutuhan Air Bersih di Siantan Anambas

Warga Anambas mengantri untuk mendapatkan air bersih hingga dini hari - Tribun Batam/Septyan Mulia Rohman

TRIBUNBATAM.id, ANAMBAS-‎Kebutuhan air bersih untuk Kecamatan Siantan diprediksi mencapai dua belas ribu ton per hari.

Zulkarnain Pelaksana harian UPT Sarana Prasarana Air Minum Kecamatan Siantan mengatakan, kemampuan untuk daya tampung tangki yang ada pada fasilitas SPAM mencapai 900 ton.

Solusi dengan membagi menggunakan sistem zona selama dua kali dalam satu hari coba dilakukan untuk memenuhi kebutuhan air bersih ke rumah warga.

"Kami coba lakukan penghitungan. Kebutuhan air untuk satu hari satu orang mencapai 90 liter per hari atau satu ton per Kepala Keluarga (KK)," ujarnya Kamis (6/9/2018).

‎Ia menjelaskan, sumber air dari Gunung Samak menjadi salah satu andalan untuk memenuhi kebutuhan air bersih. Intensitas curah hujan pun, menurutnya menjadi hal penting dalam memenuhi kebutuhan air bersih warga.

Pengecekan ke sejumlah titik air pun diakuinya terus dilakukan untuk memastikan ketersediaan air dapat mengalir ke rumah-rumah warga.

"Pengecekan ke sejumlah titik air terus kami lakukan. Seperti di Gunung Samak. Memang masih mengandalkan air hujan dan mata air untuk memenuhi kebutuhan air bersih ini," ungkapnya.

Baca: Telkomsel Tawarkan Solusi Bisnis Efisien di Era Digital

Baca: Beli Rumah di Azure Bay Cukup Cicil DP Rp 4 Jutaan

Baca: BPJS Kesehatan Tanggung Semua Biaya Kelahirannya, Segera Daftarkan Calon Bayi

‎Dia mengimbau agar kesadaran masyarakat dalam menggunakan air bersih seperlunya dapat diterapkan oleh masyarakat. Mengingat masih ditemukan masyarakat yang tidak memiliki daya tampung yang memadai sehingga air bersih terbuang.

Tidak hanya itu, pihaknya pun mendapati masyarakat yang menggunakan mesin penghisap untuk mendapatkan air bersih ke rumahnya.

"Kami sudah mengimbau kepada warga. Alasannya, takut tidak kebagian air bersih. Maksud kami, pola masyarakat seperti ini harus dirubah. Kalau ini diterapkan, kasihan masyarakat lain yang tidak mendapatkan air," ungkapnya.

Pihaknya pun mengaku kesulitan ketika disinggung untuk menerapkan sanksi. Belum adanya landasan hukum seperti Peraturan Daerah maupun Peraturan Bupati, ‎menjadi kendala dalam menerapkan sistem seperti itu. "Ini juga yang menjadi dilema untuk kami. Termasuk dalam memungut retribusi air," ujarnya.(tyn)

Penulis: Septyan Mulia Rohman
Editor: Zabur Anjasfianto

5 ABG Digerebek Hendak Gelar Pesta Seks di Makassar, 3 Gadis Masih di Bawah Umur

Berita Populer