Kanal

Bakal Gelar FGD, DPRD Anambas Akan Bikin Perda CSR. Ini Targetnya

Ilustrasi pemberian bantuan pendampingan serta pengembangan produk bagi nelayan tangkap tradisional Anambas oleh salahsatu perusahaan migas yang memiliki base di Matak beberapa waktu lalu. DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas saat ini sedang menggodok Ranperda yang mengatur tentang tanggungjawab sosial perusahaan (CSR) - Ist

TRIBUNBATAM.id, ANAMBAS-‎Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Anambas bakal melakukan Focus Group Discussion (FGD) dalam waktu dekat.

Ini dilakukan untuk mendorong agar terbentuknya Peraturan Daerah (Perda) mengenai Corporate Social Responsibility (CSR) atau tanggungjawab sosial perusahaan.

Ketua Badan Legislasi DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas, Yulius, SH mengatakan, FGD yang dilakukan pun nantinya akan mengundang sejumlah pihak terkait, termasuk stakeholder yang berkenaan dengan tanggungjawab sosial perusahaan kepada masyarakat ini.

Baca: Penyakit Asam Urat Dapat Disembuhkan Total? Begini Jawaban Ahlinya

Baca: Buat Kesehatan Ginjal, Inilah 5 Sayuran Wajib Konsumsi Rutin. Ada Bawang Putih dan Kubis

Baca: Inilah Cara Bedakan Masuk Angin dan Serangan Jantung, Kenali Gejalanya

Baca: Inilah Dua Khasiat Unik Madu, Obati Luka Tubuh dan Usir Bau Mulut. Begini Caranya!

"Saat ini masih terus berjalan. Kemungkinan dalam waktu dekat ini kami bakal mengundang stakeholder," ujarnya Selasa (11/9/2018). Politisi Partai Gerindra yang duduk di Komisi II ini mengatakan,

DPRD menjadi inisiator dalam usulan pembuatan Ranperda mengenai CSR ini. Ia mengatakan, DPRD juga menanggapi apa yang menjadi masukan ke lembaga legislatif ini dari masyarakat.

Ilustrasi pemberian bantuan pendampingan serta pengembangan produk bagi nelayan tangkap tradisional Anambas oleh salahsatu perusahaan migas yang memiliki base di Matak beberapa waktu lalu. DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas saat ini sedang menggodok Ranperda yang mengatur tentang tanggungjawab sosial perusahaan (CSR) (Ist)

Muhammad Da'i anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas lainnya mengatakan, Badan Legislasi DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas saat ini masih terus menggodok Ranperda mengenai CSR.

Saat ini, DPRD bahkan telah membuat kajian akademis untuk menyempurnakan Ranperda tersebut untuk dapat disahkan menjadi Peraturan Daerah. "Banleg DPRD bahkan sudah membuat kajian akademis untuk itu," ungkapnya.

‎Sorotan agar ada Peraturan Daerah yang mengatur tentang CSR sebelumnya disampaikan Direktur Non Government Organization (NGO) Seni, Sosial Budaya dan Olahraga (Sebora) Kabupaten Kepulauan Anambas, Dedi Syahputra.

Dalam rapat dengar pendapat di lantai dua gedung DPRD Senin (10/9) sore, langkah ini dinilai penting sebagai bentuk perlindungan hukum bagi perseroan dan masyarakat.

Ia juga menjelaskan, hal ini juga tertuang dalam Undang Undang nomor 40 tahun 2007 tentang perseoran dan Undang Undang ‎nomor 25 tahun 2007 tentang penanaman modal.

"Secara normatif memang diatur seperti itu. Namun pada kenyataannya, tidak banyak perusahaan atau perseroan yang memiliki i'tikad baik untuk menjalankan kewajiban

tanggungjawab sosial sebagaimana diperintahkan pada pasal 74 Undang Undang nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan dan Undang Undang nomor 25 tahun 2007 tentang penanaman modal.

Untuk itu, regulasi yang lebih efektif dan efisien sangat diperlukan terutama untuk memberian kedudukan hukum yang tegas bagi perusahaan, pemerintah dan masyarakat," ungkapnya. (*)

Penulis: Septyan Mulia Rohman
Editor: Agoes Sumarwah

Datang ke Bandung Nikahi Kekasih, Pria Asal Irak Dapati Pujaan Hatinya Ternyata Sudah Punya 4 Anak

Berita Populer