Kanal

Bapemperda Minta Tambahan Waktu 60 Hari, Bahas Penataan dan Pemberdayaan PKL

Suasana tempat relokasi PKL Pasar Induk, belum terlihat aktivitas apapun. - TRIBUNBATAM/ROMA ULY SIANTURI

TRIBUNBATAM.id, BATAM- Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Batam meminta penambahan waktu 60 hari untuk harmonisasi lanjutan, rancangan peraturan daerah (ranperda) tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima.

Hal ini disampaikan juru bicara Bapemperda, Jurado Siburian saat rapat paripurna di DPRD Kota Batam.

Ia mengatakan, salah satu hasil rapat Bapemperda, yakni mengenai retribusi. Karena itu perlu ada penambahan materi di ranperda tersebut.

Ranperda tentang penataan dan pemberdayaan PKL ini sendiri, pada rapat paripurna sebelumnya, belum dapat disetujui Wali Kota Batam untuk disahkan. Hingga akhirnya dilakukan harmonisasi.

"Retribusi ini menurut kajian kami menjadi materi di ranperda. Sebab retribusi akan memberikan pemasukan ke daerah," kata Jurado, Senin (10/9/2018).

Berkenaan dengan itu, lanjutnya, pemerintah setuju dan sependapat dengan hasil kajian Bapemperda. Sementara untuk memformulasikan hal-hal terkait retribusi ke pasal dan ayat ranperda, perlu waktu dan tak bisa buru-buru.

"Karena itu kami minta penambahan waktu untuk pengkajian harmonisasi lanjutan. Agar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait bisa mencari data pendukung terkait retribusi," ujarnya.

Baca: Bantah Korupsi, Mantan PM Malaysia Najib Razak Rilis Dokumen Bukti $100 Juta dari Royalti Saudi

Baca: Hotman Paris Buka-bukaan Jam Selingkuh Para Suami. Saran Buat Para Istri: Susul ke Kantornya

Baca: Rumah Terkurung Tetangga, Penuturan Pak Eko Berlawanan dengan Ucapan Lurah

Lebih lanjut Jurado mengatakan, berdasarkan hasil rapat Bapemperda mengenai sikap wali kota sebelumnya, secara prinsip wali kota dapat menerima dan menyetujui ranperda tersebut. Sepanjang sesuai dengan hak dan kewenangan di Pemko Batam. Sebab soal lahan dan pengalokasiannya, bukan berada di Pemko Batam.

Di sisi lain, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012, diatur bupati atau wali kota menetapkan lokasi untuk kegiatan usaha PKL. Dengan syarat memperhatikan kepentingan umum, nilai estetika, sosial, kebersihan lingkungan dan lain sebagainya. Termasuk disesuaikan dengan rencana tata ruang wilayah.

Di aturan itu, bupati atau wali kota juga wajib memberdayakan PKL. Dengan cara peningkatan berusaha, memberikan fasilitas akses permodalan, fasilitas peningkatan produksi, promosi dan sebagainya.

"Berdasarkan hasil rapat konsultasi, disepakati agar wali kota dapat memberikan pernyataan atau surat tertulisnya sebagai bentuk komitmen terhadap ranperda ini," kata Jurado.

Sementara itu, Wali Kota Batam, Rudi mengatakan, prinsipnya Pemko Batam tak keberatan dengan ranperda tersebut. Hanya saja, pihaknya meminta agar materi di ranperda tidak mengikat. Salah satunya mengenai lahan.

"Kalimatnya mesti diubah. Kami boleh menyediakan atas pemberian, persetujuan BP Batam. Tak boleh Pemko yang sediakan. Besok diminta, kami tak ada. Jadi masalah juga nanti," kata Rudi. (wie)

Penulis: Dewi Haryati
Editor: Zabur Anjasfianto

Ditemukan Tewas di Sawah, Mahasiswi Aceh Ternyata Dibunuh Pacar karena Alasan Ini

Berita Populer