Kanal

Selain Politik Uang, Bawaslu Anambas Waspadai Kotak Suara Hilang. Begini Alasannya

Ilustrasi -

TRIBUNBATAM.id, ANAMBAS-Politik uang saat pelaksanaan pemilihan umum masih menjadi perhatian Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Kepulauan Anambas.

Ketua Bawaslu Kabupaten Kepulauan Anambas, Yopi Susanto mengatakan, potensi yang berkemungkinan akan terjadi saat pemilu sudah disampaikan kepada Bawaslu Republik Indonesia.

"Indikator mengenai Indeks Kerawanan Pemilu memang masih kami tunggu dari Bawaslu Republik Indonesia. Namun demikian, potensinya kami sudah sampaikan kepada pusat," ujarnya Selasa (11/9/2018).

Baca: Ingin Lolos Seleksi CPNS 2018, Inilah Kisi-kisinya Menurut Bocoran Kementerian BUMN

Baca: Heboh soal Kehidupan Warga Pulau Pejantan, Begini Perintah Bupati Bintan ke Camat Tambelan

Baca: Inilah 5 Mitos dan Fakta Seputar Bayi Tabung di Indonesia, Segini Biaya Program Bayi Tabung

Baca: Inilah Cara Bedakan Masuk Angin dan Serangan Jantung, Kenali Gejalanya

Ia menambahkan selain politik uang, beberapa potensi kerawanan lain seperti indikasi kotak suara yang hilang dan beberapa indikasi kecurangan lainnya juga menjadi perhatian pihaknya.

Yopi pun mengajak masyarakat untuk melawan politik uang. Menurutnya, kedasaran masyarakat untuk melawan politik uang menjadi salahsatu faktor utama.

"Termasuk partipasi mayarakat dari sisi pengawasan. Sinergitas bersama ini yang diperlukan untuk melawan politik uang itu," ungkapnya.

Kabupaten Kepulauan Anambas diketahui masuk dalam salahsatu kabupaten yang rawan politik uang (money politics) berdasarkan hasil riset yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) kemarin.

Rosnawati Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia Bawaslu Provinsi Kepri
menjelaskan, terdapat indikator yang dilihat sehingga Anambas masuk sebagai salahsatu daerah yang rawan praktek politik uang itu.

Peran pemilih dalam pengawasan partisipatif pun, diakuinya merupakan ujung tombak dalam mensukseskan serta mengawasi pelaksanaan serta tahapan Pemilu yang sedang berjalan saat ini.

Rosnawati pun mengatakan, masyarakat dipersilakan untuk melaporkan kepada pengawas TPS, Panwascam atau ke Panwaslu bila mendapati adanya praktek politik uang tersebut.

"Berdasarkan hasil Indeks Kerawanan Pemilu (IKP), Anambas kategori rawan politik uang. Ini yang perlu menjadi perhatian kita bersama," ujarnya saat melakukan kunjungan kerja di Tarempa awal bulan Juli 2018.

Dibagian lain, upaya yang dilakukan masyarakat untuk melawan politik uang coba dilakukan di Pulau Jemaja. Mudahir, Ketua KNPI di Jemaja melakukan deklarasi untuk melawan praktek politik uang saat pemilihan umum

Selain merugikan bagi masyarakat, besaran uang yang diperoleh menurutnya tidak sebanding dengan masa waktu bakal calon yang memberikan sejumlah uang dengan harapan dapat mempeeroleh suara para pemilih.

"Ini yang harus dilawan. Bersama masyarakat, kami melakukan deklarasi untuk melawan politik uang saat Pemilihan Umum nanti.

Dalam hal ini, kami memberikan pemahaman kepada masyarakat kalau uang yang diterima oleh sejumlah calon sangat tidak sebanding dengan jabatan mereka untuk periode waktu selama bertahun-tahun," ungkapnya. (*)

Penulis: Septyan Mulia Rohman
Editor: Agoes Sumarwah

Kronologi Polisi Gadungan Perkosa Siswi SMK di Hadapan Pacar, Berawal Kepergok Mesum di Warnet

Berita Populer