Kanal

Sayangkan Walikota Batam Tidak Hadir Diskusi Pajak dan Retribusi, Berikut Pernyataan Nuryanto

Ketua DPRD Batam Nuryanto saat menyampaikan materi dalam diskusi publik membedah kenaikan pajak dan retribusi Kota Batam yang berlangsung di Haris Hotel Batam Center, Rabu (12/9/2018) - TRIBUNBATAM/DEWANGGA RUDI SERPARA

TRIBUNBATAM.id, BATAM-Kamar Dagang Indonesia (Kadin) kota Batam menyelenggarakan diskusi publik membedah kenaikan pajak dan retribusi daerah. Dalam pembahasan ini membahas landasan kenaikan pajak pada suatu daerah.

Ketua Kadin Batam, Jadi Rajagukguk mengatakan diskusi publik itu lebih bersifat diskusi, berdialog terkait kenaikan pajak dan retribusi Kota Batam.

Pihaknya juga mengundang beberapa pihak yang terkait, seperti Pemko Batam, DPRD kota Batam, pengusaha, kalangan mahasiswa, Ombudsman, dan lainya.

"Diskusi ini dibuat karena banyak yang menyampaikan keluhan terhadap nilai presentasi kenaikan pajak retribusi di kota Batam. Pajak dan retribusi penting saat berlangsungnya daerah. Seyogyanya pajak itu jangan sampai memberatkan masyarakat. Memang infrastruktur kita dibangun namun harus dilihat dulu kondisi keuangan kita. Diskusi ini bukan menyalahkan pwmko maupun DPRD," paparnya.

Pantauan Tribun acara ini dihadiri oleh Ketua DPRD Kota Batam, Nuryanto, Anggota Komisi II DPRD Kota Batam, Mulia Rindo Purba, Auditor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Muas Muhammad Sandi, Kepala Perwakilan Ombudsman Kepri, Lagat Parroha Patar Siadari, perwakilan pengusaha, kalangan mahasiswa, dan lainnya. Sayangnya, acara ini tidak dihadiri oleh perwakilan Pemerintah Kota Batam.

"Seharusnya Wali Kota Batam (Muhammad Rudi) hadir disini. Bisa mendengar langsung keberatan masyarakat. Bukan hanya Kadin yang keberatan," tegasnya.

Baca: Jaringan Internet Jadi Ancaman Penerimaan CPNS di Anambas, Perisapan Ini Dilakukan Panitia

Baca: Siswa SPN Dirgantara Diborgol, Kepala Sekolah Tuding Wartawan Provokator

Baca: Inilah Fakta Pak Eko, Pemilik Rumah Dikepung Bangunan Tetangga hingga Terpaksa Angkat Kaki

Ketua DPRD kota Batam, Nuryanto mengatakan perda tentang pajak yaitu perda nomor 7 tahun 2017 ini bukan asal ada dan asal dibuat. Seharusnya sejak awal 2018 mestinya sudah beroperasi, namun pelaksanaannya ditunda hingga 1 april 2018 oleh Pemko Batam.

"Saya selaku ketua DPRD bertanggung jawab atas perda ini. Harapannya supaya DPRD mendapat masukkan dari seluruh masyarakat. Penundaan ini dilakukan dengan berbagai alasan," katanya.

Tak hanya itu, ia juga sangat menyayangkan Wali Kota Batam, Muhammad Rudi tidak hadir dalam diskusi ini. Karena pasalnya perda ini juga diajukan oleh Pemko Batam itu sendiri.

Selanjutnya Auditor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Muas Muhammad Sandi menegaskan kenaikan salah satu pajak seharusnya tidak sampai 50 persen. Kalau sudah melampaui 50 persen, itu artinya sudah menyalahi aturan UU nomor 28 tahun 2009 tentang pajak.

"Dalam UU tersebut sangat jelas. Untuk pajak hotel maksimum 10 persen, restoran 10 persen, hiburan 35 persen, pajak reklame maksimum 25 persen, Pajak Penerangan Jalan maksimum 10 persen. Lalu kenaikan NJOB 3 tahun sekali. Jika di dalam peraturan melampaui berarti perdanya adalah cacat," tegasnya.

Kepala Perwakilan Ombudsman Kepri, Lagat Parroha Patar Siadari mengatakan Ombudsman pengawas pelayanan publik. Pajak memang penting untuk membangun daerah. Ada 3 hal ekonomis yang menentukan suatu kenaikkan pajak daerah.

"Pajak itu filosofinya pemerintah kota meminta uang masyrakat untuk membangun daerah," katanya.(rus)

Penulis: Roma Uly Sianturi
Editor: Zabur Anjasfianto

Beredar Foto-foto Awal Penemuan Jasad Korban Pembunuhan Sekeluarga di Bekasi, 2 Anak di Kamar

Berita Populer