Laporan ABD Rahman wartawan tribunnewsbatam


TRIBUNNEWSBATAM, BATAM - Tiga petugas satuan kerja (Satker) pengawasan sumber daya Kelautan dan perikanan (PSDKP) Batam mendapat penghargaan dari Dirjen PS DKP Aji Sularso, Jumat (3/9/2010).

Asriadi, Erwan, dan Seivo Grevo Wewengkang mendapatkan insentif perjalanan dinas karena dinilai telah melakukan tugas dengan baik dan penuh keberanian.

"Ini sebagai apresiasi pimpinan kepada jajarannya atas keberanian dan bekerja dengan baik dalam pengasan sumber daya kelautan dan perikanan karena telah melaksanakan tugas pengawasan di lapangan," kata Aji Sularso kepada wartawan, Jumat (3/9/2010) di sela-sela kesibukannya.

Sayangnya, ketiga penerima penghargaan yang sempat ditahan oleh polisi malaysia itu enggan berkomentar. Mereka bertiga, bersama dengan dua orang lainnya, mencuat namanya karena melakukan penangkapan terhadap tujuh nelayan Malaysia yang melakukan aktivitas melaut di sekitar pulau Berakit.

Peristiwa itu hingga kini masih menjadi pembahasan di tingkat pusat terkait masalah perbatas, karena Indonesia maupun Malaysia mengklain berada di perairannya sendiri.

Aji mengaku cukup salut dengan kinerja ketiga petugas terebut walau sarana yang dimiliki masih terbatas. Apresisasi tersebut ditujukan juga agar pengawas di seluruh Indonesia dapat menjalankan tugas yang berani dan baik demi menjaja sumber daya laut Indonesia.

Belajar dari kejadian di teluk Berakit tersebut, pihaknya akan melakukan evaluasi terkait ketersediaan sarana patroli dan akan diupayakan penambahan secara bertahap.

Ketika dimintai komentar tentang kenaikan jabatan terhadap ketiga petugas terebut, Aji belum bisa memastikan karena hal itu berkaitan dengan jenjang jabatan sesuai dengan aturan yan berlaku. Saat ini Asriadi memiliki pangkat II D. Sedangkan Erwan (37) dan Seivo Grevo Wewengkang (26) merupakan karyawan Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang ditugaskan di Batam.

"Kenaikan pangkat masih dalam pengkajian karena harus menyesuaikan dengan aturan kepegawaian yang berlaku," tegasnya.

Terkait wacana sejumlah pihak untuk menyerahkan tanggungjawab dan kewenangan pengawasan dari PSDKP ke TNI AL ia menyatakan bahwa pada perinsipnya ia masih melaksanakan apa yang menjadi amat undang-undang. Namun, memang, ada rencana pemindahan tersebut yang akan diberlakukanpada 2013 mendatang.